Page 48 - MAJALAH 154

KUNKER

“Banyak hal-hal didalam undang-
undang tersebut yang harus segera
dilakukan perubahan misalnya definisi
pengguna atau pemakai dan pengedar
yang masih belum jelas. Jenis-jenis
narkoba baru yang belum tercantum
dalam undang-undang. Siapa yang harus
direhabilitasi dan apakah pihak yang
sudah direhabilitasi statusnya sudah
tersangka. Itu juga belum jelas. Dan masih
banyak lagi ketidakjelasan yang ada dalam
undang-undang tersebut,” jelas politisi
fraksi PDI perjuangan ini.
foto : Ayu/iw yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR
Sementara itu, tim Kunker ke Kepri

Tim Kunspek Baleg DPR berfoto bersama jajaran Polda dan BNNP usai melakukan evaluasi RI Firman Soebagyo mengusulkan,
pelaksanaan UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Makassar. konsep permasalahan narkoba sudah

Indonesia Darurat Narkoba, UU harus ditingkatkan menjadi pertahanan
keamanan negara, mengingat peredaran
dan transaksionalnya sudah melewati
Narkotika Segera Direvisi lintas negara.

“Provinsi Kepulauan Riau menjadi
provinsi yang dipilih Baleg untuk
Tiga tim kunjungan kerja (Kunker) spesifik Badan Legislasi menyerap aspirasi dan masukan terkait
(Baleg) DPR RI yang melakukan pemantauan dan peninjauan RUU Narkotika dikarenakan letak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika geografis Kepulauan Riau yang berbatasan
menyambangi tiga daerah untuk melihat secara langsung langsung dengan negara tetangga yaitu
capaian stakeholder terkait dalam penanganan pencegahan Singapura dan Malaysia, dimana pintu
narkoba dan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkoba, masuk pelabuhan menjadi pintu masuk
juga sekaligus mendapatkan masukan soal Undang-Undang bagi peredaran gelap narkotika,” papar
terkait. politisi Golkar ini.
K etiga daerah itu Sulawesi Selatan BNN dan sempat masuk Prolegnas dapil Jateng ini, di Kepri terdapat 3
Yang menarik, ungkap legislator

Kepulauan
(Sulsel),
Riau
wilayah pintu masuk yang sangat rawan
(program legislasi nasional). Namun
(Kepri), dan Papua pada awal
Oktober lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi belum terlaksana karena ketika itu memang bagi peredaran narkoba, yakni Karimun,
Bintan, dan Batam. Diduga, masuknya
terlihat belum cukup matang materinya.
DPR RI Arief Wibowo memimpin Malah kodifikasi dan harmonisasi narkoba bukan dari Singapura, tapi dari
delegasinya ke Sulsel. Di Provinsi ini, banyaknya aturan-aturan, pelaksanaan Johor, Malaysia.
dirinya menilai kondisi saat ini sangat undang-undang yang terkait,” papar Arief. “Oleh karena itu, dengan adanya
mendesak untuk dilakukan Perubahan Menurut data BNN setiap tahunnya persoalan-persoalan yang ada di lapangan
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ada 250 ton narkotika masuk ke Indonesia. Kapolda Kepri tadi menyampaikan juga
Di Sulsel, Baleg DPR RI melakukan Bahkan sempat ditemukan juga pabrik bahwa minimnya sarpras, minimnya
pertemuan dengan jajaran aparat penegak pembuat narkoba di Indonesia. Sehingga SDM, minimnya anggaran ini menjadi
hukum terkait. Dalam kesempatan itu dalam setiap harinya ada 50 generasi kendala utama. Baik itu di Kemenkumham
Arief memaparkan, bahwa rencana revisi muda bangsa ini yang meninggal dunia maupun BNN juga Polda. Oleh karena
UU No. 35 Tahun 2009 sempat beberapa karena narkotika. Oleh karena itu Arief itu kita akan mencoba memformulasikan
kali diusulkan berbagai pihak. menilai perlunya segera perubahan atas terhadap masalah yang berkaitan dengan
“Salah satunya oleh pemerintah atau UU No.35 Tahun 2009 ini. revisi UU ini,” terangnya.

48 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017