Page 49 - MAJALAH 154

diselundupkannya dengan Polda Papua, BNNP, Gubernur
Narkoba di dan Jajaran Penegak Hukum di Mapolda
kendaraan maupun Jayapura, Papua.
di barang bawaanya Dalam kesempatan yang sama,
seperti kasus Marry Anggota Baleg DPR RI Khatibul
Jane. Umam Wiranu mengatakan, perlunya
“Hal seperti ini, penanganan khusus peredaran Narkoba
nanti dalam proses di Provinsi Papua. “Saya kira perlu ada
peradilan kalau ada tambahan personil Polisi dan TNI di
unsur seperti itu wilayah perbatasan yang luas seperti di
foto : Nadya/Iw harus dibuktikan Papua ini. Karena, menurut Wakapolda,
peredaran narkoba banyak ditemukan
dalam proses hukum
baik oleh penegak
hukum di tingkat masuk lewat laut, perlu ada tindakan
yang lebih tegas di daerah perbatasan,
penyidikan POLRI seringkali atas nama persaudaraan seperti
UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang atau BNN atau juga penegak hukum di di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini,
Narkotika Sudah Tidak Sesuai Zaman tingkat penuntutan Jaksa dan juga pada lalu lintas masuk orang agak longgar,” ujar
Revisi UU No. 35 Tahun 2009 akhirnya penegak hukum di tingkat politisi Partai Demokrat ini.
tentang Narkotika merupakan RUU Usul pemutus pengadilan yaitu hakimnya, ini Selain itu, perlu adanya regulasi yang
Inisiatif Pemerintah, namun Baleg sedang kan bagus,” puji politisi PPP itu. mengatur tradisi masyarakat terhadap
mempersiapkan diri sembari menggali Sementara itu, Wakil Ketua Baleg miras, karena hal itu masih erat kaitannya
masukan terhadap RUU tersebut, Totok Daryanto yang memimpin tim dengan narkoba. Politisi F-Demokrat ini
meskipun draft dan Naskah Akademiknya kunspek Baleg ke Papua menyatakan, juga mengapresiasi kinerja Kepala BNN
belum diserahkan oleh Pemerintah. terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang berhasil mendeteksi peredaran
UU Narkotika yang ada saat ini dinilai yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun narkoba melalui tiang pancang dengan
sudah sangat lemah untuk digunakan di 2009 tentang Narkotika bagi para penegak jumlah yang fantastis. Belum adanya perda
era sekarang, mengingat jenis narkoba hukum dalam menetapkan hukuman. tentang narkotika di Papua menyebabkan
yang masuk dan beredar di dunia sudah Karena, pada kedua pasal tersebut, orang regulasi pencegahan peredaran narkoba
tertinggal cukup jauh pengaturannya. yang membawa dan memakai narkotika belum berjalan baik. Untuk itu, perlu
“Jenis narkoba saat ini sudah mencapai ada di kedua pasal tersebut. akibatnya dikomunikasikan lebih lanjut kepada
ke-600 kalau tidak salah. Sedangkan di seseorang bisa dikenakan kedua pasal Pemerintah dan DPR. n(ndy,ayu,jk)
Indonesia pengaturannya masih dalam itu. Padahal, sanksi pada kedua pasal itu
posisi sampai pada urutan no. 14, padahal berbeda, pasal 112
yang masuk ke dunia jenisnya sudah minimal 4 tahun
sampai urutan ke 45 sampai 65 kira-kira penjara (berat),
seperti itu,” kata ujar Firman. sedangkan pasal 127
Sementara itu, Anggota Baleg DPR maksimal 4 tahun
RI Arsul Sani yang turut hadir dalam (ringan).
kunker tersebut mengaku tertarik dengan “Kami akan
masukan Kapolda Kepri Sam Budi pelajari lebih lanjut
Gusdian terkait UU No. 35 Tahun 2009 terkait hal ini. Jangan
pasal 115 terkait keterlibatan seseorang sampai hakim
dalam pengiriman dan pengedaran menjadi rancu, pasal
Narkoba dengan menambahkan kata mana yang harus
“dengan sengaja” menyebarkan Narkoba. digunakan. Dan dari
Arsul menilai, masukan tersebut sangat segi hukuman, harus foto : Jaka/iw
bagus untuk mengantisipasi tertangkapnya ada rasa keadilan,”
orang yang tidak mengetahui bahwa telah kata Totok saat rapat

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 49