Page 34 - MAJALAH 111
P. 34

PENGAWASAN


































                            KOMISI IV DPR SETUJUI


                      PERUBAHAN PERUNTUKAN

               KAWASAN HUTAN DI 4 PROPINSI






              Komisi IV DPR menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan

             kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ ( DPCLS)
             dalam revisi RTRWP Jambi 336 Ha, Kepulauan Bangka Belitung 4.452 Ha, Kalimantan Timur
                                    73.731 Ha, dan Sulawesi Utara seluas 703 Ha.


                elanjutnya, Komisi IV DPR  menindaklanjuti dan membahas         tahun 2009, dan   melalui surat
                RI akan melakukan penga-   lebih lanjut  surat  Menteri Kehutanan   permohonan Menteri Kehutanan
           Swasan sehubungan dengan  tentang Permohonan Persetujuan             Nomor: S.596/Menhut-II/2012
          terbitnya Keputusan Menteri Kehu-  Perubahan Peruntukan Kawasan       tanggal 27 Desember 2012.
          tanan terhadap perubahan perun-  Hutan yang  ‘berdampak penting
          tukan kawasan hutan yang menjadi  dan cakupan luas serta bernilai  3. Sulawesi Utara`, proses RTRWP
          kewenangan Menteri dalam proses  strategis’ atau DPCLS dalam revisi   telah dimulai sejak tahun 2010,
          revisi RTRWP Jambi, Kepulauan  RTRW Propinsi Jambi, Kepulauan         dan  surat permohonan Menteri
          Bangka Belitung, Sulawesi Utara,  Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan   Kehutanan Nomor: S.360/
          dan Kalimantan Timur.            Kalimantan Timur,  sebagai berikut :  Menhut-II/2013  baru  masuk
                                                                                tanggal 17 Juni 2013, dan
           Wakil Ketua Komisi IV Firman  1. Jambi, diproses sejak tahun
          Subagyo melaporkan hal tersebut     2007, kemudian melalui surat  4. Kalimantan Timur, Proses RTRWP
          dalam Rapat Paripurna DPR RI yang   permohonan Menteri Kehutanan      telah dilakukan sejak tahun 2006
          dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono    Nomor: S.558/Menhut-II/2012       dan   surat permohonan Menteri
          Anung  tanggal 5 Maret 2014 lalu.   tanggal 10 Desember 2012.         Kehutanan Nomor: S.46
          Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah
          menerima disposisi dari Pimpinan  2. Kepulauan Bangka Belitung,      Selanjutnya kata Firman, Komisi
          DPR RI Bidang Korinbang untuk       Proses telah dilakukan sejak  IV  DPR  RI  telah menindaklanjuti


          34 PARLEMENTARIA  EDISI 111 TH. XLIV, 2014
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39