Page 36 - MAJALAH 111

Untuk itulah diperlukan sinkro- Kedua, dalam pengelolaan tata untuk kebutuhan pengembangan
nisasi antara Peta Penunjukan Ka- ruang kedepan Pemda benar-benar jalan, transportasi, dan pemukiman
wasan Hutan dan Peta RTRWP me- menjaga kelestarian kawasan hutan rakyat.
lalui review kawasan hutan. Proses yang ada sehingga dapat terhindar
perubahan kawasan hutan serta dari banjir dan longsor di musim “F-PG memandang, persetujuan
tata cara pemberian persetujuan hujan serta kekeringan di musim ini tidak serta merta meniadakan
sunstansi kehutanan dalam rangka kemarau. pelanggaran pidana yang mungkin
RTRWP juga harus melalui proses telah terjadi di kawasan tersebut,
yang panjang dan melibatkan ban- Ketiga, dalam pengelolaan tata ru- sebelum dikeluarkannya persetu-
yak pihak. ang ke depan Pemda berpartisipasi juan ini,” tandas Tetty Kadi.
aktif dalam melindungi dan men-
Beberapa Catatan jamin ketersediaan lahan dengan Dalam laporannya Wakil Ketua
menindaklanjuti UU Nomor 2009 Komisi IV Firman Subagyo men-
Fraksi PKS dengan berbagai tentang Perlindungan Lahan Perta- gatakan, di Indonesia, Rencana Tata
p e r t imb an gan m e mb e r ik an nian Pangan Berkelanjutan dan Per- Ruang Wilayah Nasional adalah ara-
persetujuan terhadap perubahan aturan Pemerintah pendukungnya, han kebijakan dan strategi peman-
peruntukan kawasan hutan yang tidak tergoda untuk mengalihfung- faatan ruang/wilayah negara yang
DPCLS di keempat provinsi tersebut. sikan tanah pertanian menjadi non- dijadikan acuan untuk perencanaan
Namun Persetujuan PKS disertai pertanian. jangka panjang.
beberapa catatan, yaitu:
Anggota Komisi IV Tetty Kadi Ba- Rencana Tata Ruang Wilayah
Pertama, dalam pengelolaan tata wono dari Fraksi Partai Golongan (RTRW) Nasional merupakan pedo-
ruang ke depan, Pemda jangan Karya, meminta kepada Pemerin- man untuk penyusunan rencana
hanya mempertimbangkan kepent- tah agar perubahan peruntukan pembangunan jangka panjang
ingan segelintir masyarakat pemi- kawasan hutan tersebut dilak- nasional, penyusunan rencana
lik modal melainkan benar-benar sanakan sesuai dengan peraturan pembangunan jangka menengah
mempertimbangkan kepentingan perundang-undangan yang berlaku nasional, pemanfaatan ruang dan
masyarakat luas sebagaimana am- serta sebesar-besarnya digunakan pengendalian pemanfaatan ruang
anat Pasal 33 UUD 1945. untuk kepentingan peningkatan ke- di wilayah nasiona. Selain itu,RTRW
sejahteraan masyarakat, termasuk dimaksudkan untuk mewujudkan

36 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014