Page 39 - MAJALAH 111

PENGAWASAN

baga survei dan konsultan politik Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini
harus dipisahkan secara tegas. Bah- khawatir jika hasil survei yang seha-
kan, termasuk sumber pendanaan- rusnya untuk kebutuhan internal,
nya. diumumkan kepada publik, dapat
mempengaruhi masyarakat. Sehing-
“Lembaga survei itu yang pen- ga, perlu ditegaskan soal kebutuhan
ting jelas darimana sumber penda- survei itu.
naannya. Kalau dapat dana dari A,
berarti dia harus menyebutkan dari “Yang terjadi, dananya tidak dise-
A. Artinya, jika memang dia berasal butkan dari mana, tapi datanya
dari dana sendiri, ya disebutkan sep- dirilis menjadi seperti data publik,
erti itu. Jangan sampai soal sumber sehingga bisa mempengaruhi opini
dana itu dari A, atau dari sebuah ke- masyarakat terhadap hasil survei
lompok, kemudian hasil surveinya itu, karena dianggap survei itu tidak
dianggap sebagai data publik,” jelas terkait dengan sponsor atau pe-
Hakam, saat ditemui beberapa wak- nyandang dana pihak tertentu. Bisa ini tidak ada aturan soal pembentuk-
tu lalu di Ruang Rapat Komisi II. saja hasil survei itu untuk memikat an lembaga survei. Bahkan, dikha-
pemilih, tapi jika disebutkan spon- watirkan kredibilitas lembaga survei
Menurutnya, jika lembaga survei sornya, maka akan menjadi jelas. itu pun masih dipertanyakan.
itu disponsori oleh suatu partai poli- Kalau tidak disebutkan, kan ini yang
tik atau kelompok, maka data itu kacau, niatnya untuk kepentingan “Soal lembaga survei ini kan tidak
akan tidak menjadi objektif jika diri- partai, tapi dianggap mewakili pub- ada aturannya. Lembaga survei itu
lis ke publik. Karena lembaga survei lik, padahal kan tidak. Ini yang harus ya seperti lembaga swadaya ma-
itu pasti akan memihak kepada yang di-clear-kan,” jelas Hakam. syarakat, yang mungkin ada tujuan-
mensponsori. nya hanya untuk mencari uang.
Selain itu, ia juga mengingatkan Memang dia tunduk pada Undang-
“Jika sebuah lembaga survei dibi- pentingnya data survei. Harus ada undang LSM, tapi tidak pada UU
ayai, katakanlah parpol A, maka dia kejelasan sampel, cakupan wilayah, Yayasan, bebas saja. Pemerintah,
akan memihak kepada parpol terse- termasuk pelaksanaan survei. dalam hal ini Kemendagri, harus
but. Sangat otomatis seperti itu. mengatur tentang lembaga survei
Beberapa parpol telah melakukan “Hal penting lainnya, soal sampel, ini,” kata Herman.
itu, tapi itu sebatas hanya untuk ke- cakupan wilayah, kapan, dan siapa
butuhan internal. Untuk kebutuhan sumber pendanaannya ini harus
Lembaga survei
dapat menjadikan
propaganda terhadap
publik, ini tidak dapat
dibenarkan. Pesan saya,
jangan percaya hasil
survei.

Untuk itu, ia mendesak Komisi II
DPR untuk segera membentuk per-
aturan perundangan untuk lembaga
survei ini. Karena tidak ada payung
hukumnya, seolah-olah lembaga
survei ini bertindak secara bebas.

“Komisi II harus segera membuat
pemetaan. Makanya, jika hasil sur- jelas. Ini kan tidak bisa dilakukan di peraturan perundangan yang men-
vei itu dirilis kepada publik, harus daerah basis terkuat partai tersebut gatur tentang lembaga survei ini,
jelas, dananya darimana. Sehingga jika ingin di-publish kepada umum,” supaya aturan mainnya jelas. Kalau
pemilih juga tahu, kalau survei itu jelas Hakam. tidak diatur, ya seperti sekarang ini,
berasal dari partai A, dan hanya un- bebas-bebas aja. Ini kan karena ti-
tuk kebutuhan partai tersebut,” jelas Sementara itu, Anggota Komisi II dak ada payung hukumnya. Saya
Politisi PAN ini. Herman Kadir menjelaskan selama sudah cek, belum ada perangkat hu-

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 39