Page 44 - MAJALAH 111

menghilangkan berbagai macam Sementara Anggota Komisi VII Selain itu, dirinya mendapat-
hambatan dalam meningkatkan en- DPR Irvansyah yang juga anggota kan masukan dari berbagai stake-
ergi panas bumi yang berlimpah di Pansus Panas Bumi mengharap- holder termasuk Pemerintah dae-
Indonesia. kan, pemerintah lebih serius dalam rah yang mengharapkan ikut serta
mengembangkan dan memaksimal- dalam pengelolaan panas bumi di
“Yang sangat krusial ada termi- kan energi baru dan terbarukan khu- wilayahnya. “Daerah sangat ber-
nologi panas bumi termasuk rezim susnya panas bumi. Pasalnya, energi harap terhadap hasil revisi UU Panas
pertambangan ini bukan menam- panas bumi memiliki potensi hingga Bumi ini dapat memberikan kejela-
bang mineral karena panas itu tidak 29 ribu MW namun yang dieksplora- san terhadap tumpang-tindih yang
tampak dan terlihat,” terang Nazaru- si masih belum optimal. selama ini melibatkan izin dari Ke-
din kepada Parlementaria. menterian Kehutanan juga ,” ujar
Satya.

Sekarang
kita tidak
bisa menunda
pengembangan
energi baru
dan terbarukan
karena memang
energi fosil lama­
kelamaan akan
habis.

Bentuk kerjasama dengan dae-
rah, lanjutnya, bisa saja berbentuk
golden share atau saham aktif dae-
rah terhadap eksplorasi panas bumi.
Ke depan, nantinya daerah akan “Sekarang kita tidak bisa menun- “Apakah dengan diikutsertakannya
diberikan peluang untuk mengem- da pengembangan energi baru dan pihak Pemda dalam partisipasi sebe-
bangkan panas bumi. Kendalanya, terbarukan karena memang energi sar 10% itu efektif atau tidak. Kalau
seluruh eksplorasi Geothermal fosil lama-kelamaan akan habis,” misalkan tidak efektif, tidak menu-
hampir 99 persen berada dihutan jelasnya. tup kemungkinan kita kurangi men-
lindung, konservas maupun hutan jadi tinggal 1 persen atau 2 persen,
nasional dan itu terbentur dengan Menurut Irvansyah, energi panas yang jelas lebih rendah daripada 10
UU Kehutanan. bumi di Garut merupakan salah satu persen tetapi dalam bentuk golden
yang terbaik di dunia karena energi share,”ujarnya.
“Sekarang ini tinggal keinginan panas bumi memiliki tekanan uap
politik pemerintah padahal banyak hingga 31 derajat celcius. “secara Selain itu, Pemerintah daerah juga
potensinya di Indonesia seperti an- langsung tentunya dapat mengu- tidak perlu diikutsertakan sebagai
gin, tenaga air maupun surya. Untuk rangi subsidi, tapi dengan syarat pemegang saham aktif tetapi mer-
panas bumi masih 1.5 persen yang kita memiliki komitmen dalam men- eka juga mendapatkan hak-haknya
baru digalakkan,”tandasnya. gurangi subsidi,” tandasnya. sebagai pemegang saham.

DPR, tambahnya, mengharap- Wakil Ketua Pansus Panas Bumi Dia menambahkan, Pemda me-
kan panas bumi dapat mengurangi Satya Widya Yudha mengatakan, minta segera dilakukan sinkronisasi
subsidi BBM kedepannya. “kita akui masih terdapat persoalan didalam dengan UU Kehutanan. Mereka
tahun 2019 nanti akan terjadi kri- sekor pengembangan panas bumi, (Pemda) mengkhawatirkan apabila
sis listrik artinya pemerintah harus diantaranya soal tumpang-tindih diimplementasikan dapat terham-
mempersiapkan kemungkinan krisis pemberian izin usaha pertamban- bat dan tumpang tindih dengan UU
ini,” tambahnya. gan panas bumi. Saat ini, izin ban- kehutanan. (si) Foto: Sugeng/Parle/Iw.
yak diberikan sampai dua kali, tapi
pada lokasi yang sama.

44 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014