Page 46 - MAJALAH 111
P. 46

keenam sedikitnya jumlah insinyur   Seperti diketahui, UU Kein-    “Padahal kompetensi yang dimiliki
          yang memiliki kesetaraan kompe-  sinyuran ini merupakan inisiatif DPR  setara,” tegasnya.
          tensi profesi internasional sehingga  RI yang sudah berjalan 15 tahun dan
          daya saing SDM naisonal menjadi  baru sekarang ini bisa di undangkan,   Selain itu, UU ini juga mengam-
          lemah.                           dan UU ini juga dalam rangka men-  anatkan pembentukan Dewan In-
                                           jawab peningkatan pasar industri  sinyur yang akan berada dan ber-
           Selain itu, tambah Politisi dari  dan teknologi luar negeri yang luar  tanggung jawab langsung kepada
          Fraksi partai Golkar ini, latar be-  biasa dalam 10 tahun terakhir.  Presiden. “Melalui Peraturan Pre-
          lakang disahkannya RUU Kein-
          sinyuran karena banyak insinyur
          Indonesia yang bekerja di negara
          asing, sementara insinyur yang ada
          tidak mampu bersaing dalam pasar
          global.

           “Banyak insinyur ditanah air tidak
          mendapatkan penghargaan dari
          pemerintah, sementara diluar nege-
          ri mereka mendapatkan apresiasi se-
          hingga banyak negera didunia yang
          menggunakan jasa insinyur Indone-
          sia,” kata Rully.
           Ia menambahkan, perlu mening-
          katkan tenaga insinyur yang terus
          menurun, adanya kerancuan antara
          kesarjanaan yang merupakan hasil
          proses pendidikan dan keinsinyuran
          yang merupakan profesi pekerjaan,   Registrasi dan Pengembangan    siden, yang menjadi amanat UU ini,
          banyak terjadi malpraktek yang di-                                 dalam waktu satu tahun Presiden RI
          lakukan insinyur atau sarjana teknik   Sementara itu, menurut Ketua  akan menetapkan Dewan Insinyur
          atau sarjana teknologi yang tidak  Umum Persatuan Insinyur Indonesia  untuk membantu pemerintah me-
          kompeten, kemampuan riset dan  (PII) Bobby Gafur Umar saat diskusi  nyusun berbagai kebijakan kein-
          teknologi yang rendah, dan sedikit-  RUU Keinsinyuran di DPR lalu me-  sinyuran di Indonesia,” katanya.
          nya jumlah insinyur yang memiliki  nyatakan lahirnya UU tentang Kein-
          kesetaraan kompetensi profesi inter-  sinyuran memberikan tanggung   Sementara itu, Ketua MTI Da nang
          nasional, sehingga daya saing SDM  jawab tersendiri bagi PII. Pasalnya  Parikesit mengakui UU ini akan
          nasional menjadi lemah.          kata Bobby, dengan UU ini, harus  mempertegas kedudukan insinyur
                                           dilakukan proses registrasi insinyur  dalam membuat karya maupun
           Dalam UU Keinsinyuran ini, ru-  dan pengembangan sumber daya  melaksanakan tugas dan tanggung-
          ang lingkup disiplin teknik yang  manusia keinsinyuran di Indonesia.  jawabnya.
          diatur adalah untuk kebumian dan
          energi. Rekayasa sipil dan lingkun-  Registrasi dan pengembangan     “Dengan UU ini, akan bisa dibe-
          gan terbangun, industri, konser-  sumber daya manusia tersebut  dakan dengan jelas tugas dan tang-
          vasi dan pengelolaan sumber daya  menurut Bobby sangat relevan  gungjawab antara seorang sarjana
          alam, pertanian dan hasil pertanian,  sekali mengingat tahun 2015 meru-  teknik dengan seorang insinyur,
          teknologi kelautan dan perkapalan  pakan tahun dimulainya ASEAN Eco-  karena kalau sarjana teknik, adalah
          dan aeronotika dan astronotika.  nomic Community yang harus di-    produk dari standar akademik per-
                                           pandang sebagai kesempatan emas  guruan tinggi, tetapi kalau insinyur
           Selain itu menyangkut pendidi-  bagi insinyur Indonesia untuk unjuk  memiliki tanggung jawab hukum
          kan dan pelatihan teknik-teknologi,  prestasi di kawasan ASEAN. “UU ini  tentang sebuah bangunan yang
          penelitian, pengembangan, peng-  juga memberikan kesetaraan hak,  dibuatnya,”jelasnya
          kajian dan komersialisasi, konsul-  termasuk upah, bagi insinyur In-
          tansi, rancang bangun, dan kon-  donesia terhadap insinyur asing,”   Dengan di Undang-Undangkan-
          struksi, eksplorasi dan eksploitasi  ujarnya.                      nya Keinsinyuran ini diharapkan
          sumber daya mineral, penggalian,                                   mampu memunculkan iklim yang
          penanaman, pembangunan, dan        Selama ini, kata Bobby, kompen-  lebih baik berupa tercipta dan ber-
          sebagainya.                      sasi bagi insinyur Indonesia lebih  langsungnya sistem keinsinyuran
                                           rendah dibanding insinyur asing.  yang bertata kelola baik (good gov-


          46 PARLEMENTARIA  EDISI 111 TH. XLIV, 2014
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51