Page 42 - MAJALAH 111

ANGGARAN

adalah haji Tamattu yang harus membayar DAM.
Dengan dana optimalisasi dari setoran awal tersebut
sekarang jamaah tidak perlu lagi membayar,”papar Ida
Fauziyah.

Adapun komponen DAM Haji Tammattu yang
disepakati adalah sebesar lebih dari 206.6 miliar, dimana
masing-masing jemaah mendapat 475 riyal. Sedangkan
pengelolaannya diserahkan secara kolektif kepada
Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian
Agama RI.
Ida memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu
sesuai dengan syariat islam. Kalau dulu banyak sekali
yang sudah bayar tapi tidak tersalurkan, nah sekarang
dengan dikelola secara profesional dapat bermanfaat
“Penurunan ini dilakukan dengan memanfaatkan bagi bangsa Indonesia. Dimana daging penyembelihan
dana optimalisasi yang berasal dari dana hasil DAM akan dibawa ke Indonesia untuk disalurkan ke
pengelolaan setoran awal calon jemaah haji. Sehingga masyarakat Indonesia. Diakuinya, pembayaran DAM
meski beberapa item komponen BPIH tahun 2014 ini tidak hanya semata untuk menggugurkan atau
mengalami kenaikan, namun biaya yang dibebankan menunaikan kewajiban jamaah haji saja. Ia menyadari
kepada calon jemaah haji bisa turun,”jelas Ida saat bahwa dari sisi pemerintah Indonesia tetap juga ada
penandatanganan kesepakatan besaran Komponen nilai ekonomi dibalik nilai sosial tersebut.
BPIH Tahun 1435H/2014 M, Senin (3/3).
Dengan penurunan BPIH dari tahun sebelumnya
Hal ini sekaligus membantah bahwa subsidi tersebut, Ida berharap penurunan ini tidak equivalen
untuk BPIH 2014 menggunakan APBN (Anggaran dengan penurunan kualitas pelayanan. Dengan kata
Pendapatan Belanja Nasional), melainkan dengan lain kualitas pelayanan tetap harus diutamakan. Bahkan
menggunakan dana jamaah itu sendiri yang disimpan, pihaknya malah mendesak Kemenag untuk terus
dan dikembalikan untuk kepentingan jamaah itu sendiri meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan
yaitu untuk membiayai direct cost jamaah. memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap Jemaah
haji, baik yang terkait dengan dokumen, pemondokan,
Adapun BPIH 2014 sebesar 33.799.500 rupiah catering, transportasi dan lain sebagainya.
tersebut dialokasikan untuk membayar beberapa
komponen direct cost seperti tiket, pesawat, airport Ditambahkan Ida, bahwa bagi jamaah haji lunas tunda
tax, pemondokan mekkah dan living cost atau living tahun 1435 H ini akan mendapatkan selisih BPIH sesuai
allowance selama di tanah suci. embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil
efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
NO Komponen 2014 2013 Selisih Selain menyetujui besaran BPIH Tahun 2014, Panja
Rp 10.500 Rp.9.600 BPIH Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kementerian
A Tiket & Airport tax *) USD 2,165.0 USD 2,163.0 USD 2.0 Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan
B Pemondokan Makkah Riil rata-rata 2014 USD 684.9 USD 804.8 USD (156.0) Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengusulkan ke KBSA
C Pemondokan Madinah rata-rata 2014 USD - USD 154.6 USD (154.6) (Kedutuaan Besar Saudi Arabia) agar ordinary pasport
D Living Allowance USD 405.0 USD 405.0 USD - bagi Jemaah haji Indonesia dapat menggunakan paspor
Jumlah USD 3,218.9 USD 3,527.4 USD (308.5) yang 24 halaman yang dari sisi biaya lebih murah dari
Pembulatan USD 3,219 USD 3,527 USD (308.0) paspor yang 48 halaman. Meski demikian, bagi para
Jumlah Rp 3,799,500 Rp 33,859,200 Rp (59,700.00) jemaah yang telah memiliki paspor 48 halaman juga
*)Harga tiket rata-rata sudah termasuk surcharge landing Madinah Sebesar USD.50,- (Medan, masih tetap dapat menggunakannya untuk ke tanah suci.
Batam, Jakarta, Surabaya) dan Airport tax Arab Saudi sebesar USD.14,-
Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kemenag untuk segera
Selain itu menurut Ida, jika sebelumnya jamaah haji memberikan data Jemaah haji kepada imigrasi lebih awal,
membayar sendiri DAM, namun tahun 2014 dengan meningkatkan pemanfaatan SISKOHAT generasi ke dua
menggunakan dana optimalisasi setoran awal jemaah untuk memperbaiki kualitas pelayanan dalam rangka
haji, pemerintah akan membayarkan DAM jemaah haji mendukung e-hajj. Mengupayakan untuk melakukan
Indonesia. kontrak penerbangan dan sewa pemondokan dalam
jangka waktu yang panjang, dengan catatan pembayaran
“Hal tersebut mengingat rata-rata jamaah haji kita setiap tahun. (Ayu) Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle

42 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014