Page 6 - MAJALAH 113
P. 6

ASPIRASI




          Tunjangan Profesi Guru Non PNS

           Surat dari Sdr. Emanuel Geka, yang   apor selalu menerima tunjangan terse-  adanya diskriminasi atau perbedaan
          ditujukan kepada Ketua Komisi X DPR RI   but. Namun pada saat pembayarannya   perlakuan antara guru PNS dan guru
          mengenai permohonan realisasi pem-  dialihkan dan dikelola oleh Kemendik-  non PNS. Karena tunjangan profesi un-
          bayaran tunjangan profesi guru Non   nas Pusat di Jakarta, tunjangan tersebut   tuk guru PNS telah 100 % dibayarkan
          PNS.                              belum pernah dibayarkan.         walaupun mereka juga memiliki kesala-
                                                                             han data yang tidak diperbaiki.
           Pelapor adalah guru di SMK Yohanes   Menurut pelapor, alasan keterlam-
          XXIII Maumere Sikka Provinsi NTT, me-  batan pembayaran tersebut adalah   Pelapor memohon agar Komisi X DPR
          wakili + 60 (enam puluh) guru sertifikasi   karena kesalahan pengisian data dan   RI dapat membantu menyelesaikan
          non PNS lainnya yang belum mendapat-  persyaratan. Pelapor diminta untuk   permasalahan tersebut dan memberi-
          kan tunjangan profesi Tahun 2013 tahap   memperbaiki  kesalahan dan kekuran-  kan solusi terbaik sehingga para guru
          I s.d. tahap IV sampai dengan saat ini.  gan persyaratan tersebut di Dinas Pendi-  sertifikasi non PNS di Kab. Sikka dapat
                                            dikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sikka,   menerima tunjangan profesi tersebut.
           Bahwa tunjangan profesi tahun 2008   namun setelah selesai diperbaiki, tun-
          s.d 2012 selama ini dikelola melalui   jangan profesi tetap belum dibayarkan.  Emanuel Geka, S.Pd, Maumere, Sikka,
          dana Dekonsentrasi Provinsi NTT dan                                Nusa Tenggara Timur
          tidak pernah mengalami masalah. Pel-  Bahwa pelapor juga menyampaikan


          Masukan tentang Jalur Busway

           Surat aspirasi dari Sdr. Eddy Effendy   para penerobos jalur busway tersebut   Pelapor berharap agar Ketua DPR RI
          ini ditujukan kepada Ketua DPR RI.  didenda sebesar Rp. 5.000.000,-  dapat mempertimbangkan kembali
                                                                             kebijakan tersebut mengingat banyak
           Pelapor menyampaikan aspirasi ke-  Pengadilan Jakarta Pusat telah mene-  pelanggar jalur busway adalah peng-
          pada Ketua DPR RI mengenai tanggapan   tapkan ketentuan bahwa bagi sepeda   endara sepeda motor, dimana mereka
          atas berita di Stasiun Metro TV, tgl 29   motor yang menerobos jalur tersebut   membeli sepeda motornya dengan cara
          Nopember 2013, pukul 8.00 WIB yang   akan dikenakan denda sebesar Rp.   kredit, atau dengan kata lain, yang lebih
          mengupas kasus penerobos jalur bus-  200.000,- dan untuk pengendara mobil   banyak melakukan pelanggaran terse-
          way Trans Jakarta.               sebesar Rp. 300.000,-             but adalah warga masyarakat menen-
                                                                             gah kebawah.
           Disampaikan dalam acara tersebut   Bahwa sudah 1.229 kasus pelanggar
          bahwa :                          jalur busway yang masuk ke ranah pen-  Eddy  Effendy,  Kampung  Melayu,
                                           gadilan.                          Bengkulu
           Wagub DKI Jakarta mengusulkan agar


          Selamat Menjalankan Reformasi Birokrasi

           Pelapor menyampaikan aspirasi men-  • Meningkatkan peran dan fungsi Inspe-  Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
          genai pelaksanaan reformasi birokrasi   ktorat BPN sebagai pengawas internal   2025 dan Jangka Menengah Tahun
          Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk   sehingga KKN dapat dicegah.  2012-2014 dan Inpres No. 17 Tahun
          mendukung tata kelola pemerintahan                                   2011 tentang Aksi Pencegahan dan
          yang baik (Good Governance).     • Mengoptimalkan fungsi pengawasan   Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
                                             melekat (WASKAT) dan tidak hanya
           Bahwa saat ini BPN sedang men-    sebatas tanggungjawab dan sanksi   Menurut  pelapor,  sebagai  contoh
          canangkan program  manajemen pe-   administrasi saja melainkan diperluas   saat ini Kementerian Kehutanan RI telah
          rubahan, sehingga menurut pandangan   pada tanggungjawab secara perdata   melaksanakan manajemen perubahan
          pelapor, diperlukan penguatan penga-  dan pidana.                  dan telah dirasakan manfaatnya oleh
          wasan internal dan eksternal dan pena-                             masyarakat.
          taan perubahan peraturan perundang-  • Membentuk Tim Manajemen Peruba-
          undangan, dengan cara antara lain :  han BPN sesuai Peraturan MenPAN-RB   Pelapor berharap agar usulan terse-
                                             No. 20 Tahun 2010 tentang Peneta-  but dapat dipertimbangkan dalam rang-
          • Memprioritaskan pembuatan Laporan   pan Visi Pembangunan Pertanahan   ka memperbaiki kinerja birokrasi untuk
           Harta Kekayaan Penyelenggara Neg-  2010-2014. Pelaksanaan Perpres No.   mencapai Good Governance.
           ara (LHKPN) pada setiap penyeleng-  55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasi-
           gara negara di lingkungan BPN.    onal Pencegahan dan Pemberantasan   Rudi Sumantio , DKI Jakarta, 13540


          6  PARLEMENTARIA  EDISI 113 TH. XLIV, 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11