Page 6 - MAJALAH 113
P. 6
ASPIRASI
Tunjangan Profesi Guru Non PNS
Surat dari Sdr. Emanuel Geka, yang apor selalu menerima tunjangan terse- adanya diskriminasi atau perbedaan
ditujukan kepada Ketua Komisi X DPR RI but. Namun pada saat pembayarannya perlakuan antara guru PNS dan guru
mengenai permohonan realisasi pem- dialihkan dan dikelola oleh Kemendik- non PNS. Karena tunjangan profesi un-
bayaran tunjangan profesi guru Non nas Pusat di Jakarta, tunjangan tersebut tuk guru PNS telah 100 % dibayarkan
PNS. belum pernah dibayarkan. walaupun mereka juga memiliki kesala-
han data yang tidak diperbaiki.
Pelapor adalah guru di SMK Yohanes Menurut pelapor, alasan keterlam-
XXIII Maumere Sikka Provinsi NTT, me- batan pembayaran tersebut adalah Pelapor memohon agar Komisi X DPR
wakili + 60 (enam puluh) guru sertifikasi karena kesalahan pengisian data dan RI dapat membantu menyelesaikan
non PNS lainnya yang belum mendapat- persyaratan. Pelapor diminta untuk permasalahan tersebut dan memberi-
kan tunjangan profesi Tahun 2013 tahap memperbaiki kesalahan dan kekuran- kan solusi terbaik sehingga para guru
I s.d. tahap IV sampai dengan saat ini. gan persyaratan tersebut di Dinas Pendi- sertifikasi non PNS di Kab. Sikka dapat
dikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sikka, menerima tunjangan profesi tersebut.
Bahwa tunjangan profesi tahun 2008 namun setelah selesai diperbaiki, tun-
s.d 2012 selama ini dikelola melalui jangan profesi tetap belum dibayarkan. Emanuel Geka, S.Pd, Maumere, Sikka,
dana Dekonsentrasi Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Timur
tidak pernah mengalami masalah. Pel- Bahwa pelapor juga menyampaikan
Masukan tentang Jalur Busway
Surat aspirasi dari Sdr. Eddy Effendy para penerobos jalur busway tersebut Pelapor berharap agar Ketua DPR RI
ini ditujukan kepada Ketua DPR RI. didenda sebesar Rp. 5.000.000,- dapat mempertimbangkan kembali
kebijakan tersebut mengingat banyak
Pelapor menyampaikan aspirasi ke- Pengadilan Jakarta Pusat telah mene- pelanggar jalur busway adalah peng-
pada Ketua DPR RI mengenai tanggapan tapkan ketentuan bahwa bagi sepeda endara sepeda motor, dimana mereka
atas berita di Stasiun Metro TV, tgl 29 motor yang menerobos jalur tersebut membeli sepeda motornya dengan cara
Nopember 2013, pukul 8.00 WIB yang akan dikenakan denda sebesar Rp. kredit, atau dengan kata lain, yang lebih
mengupas kasus penerobos jalur bus- 200.000,- dan untuk pengendara mobil banyak melakukan pelanggaran terse-
way Trans Jakarta. sebesar Rp. 300.000,- but adalah warga masyarakat menen-
gah kebawah.
Disampaikan dalam acara tersebut Bahwa sudah 1.229 kasus pelanggar
bahwa : jalur busway yang masuk ke ranah pen- Eddy Effendy, Kampung Melayu,
gadilan. Bengkulu
Wagub DKI Jakarta mengusulkan agar
Selamat Menjalankan Reformasi Birokrasi
Pelapor menyampaikan aspirasi men- • Meningkatkan peran dan fungsi Inspe- Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
genai pelaksanaan reformasi birokrasi ktorat BPN sebagai pengawas internal 2025 dan Jangka Menengah Tahun
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sehingga KKN dapat dicegah. 2012-2014 dan Inpres No. 17 Tahun
mendukung tata kelola pemerintahan 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
yang baik (Good Governance). • Mengoptimalkan fungsi pengawasan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
melekat (WASKAT) dan tidak hanya
Bahwa saat ini BPN sedang men- sebatas tanggungjawab dan sanksi Menurut pelapor, sebagai contoh
canangkan program manajemen pe- administrasi saja melainkan diperluas saat ini Kementerian Kehutanan RI telah
rubahan, sehingga menurut pandangan pada tanggungjawab secara perdata melaksanakan manajemen perubahan
pelapor, diperlukan penguatan penga- dan pidana. dan telah dirasakan manfaatnya oleh
wasan internal dan eksternal dan pena- masyarakat.
taan perubahan peraturan perundang- • Membentuk Tim Manajemen Peruba-
undangan, dengan cara antara lain : han BPN sesuai Peraturan MenPAN-RB Pelapor berharap agar usulan terse-
No. 20 Tahun 2010 tentang Peneta- but dapat dipertimbangkan dalam rang-
• Memprioritaskan pembuatan Laporan pan Visi Pembangunan Pertanahan ka memperbaiki kinerja birokrasi untuk
Harta Kekayaan Penyelenggara Neg- 2010-2014. Pelaksanaan Perpres No. mencapai Good Governance.
ara (LHKPN) pada setiap penyeleng- 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasi-
gara negara di lingkungan BPN. onal Pencegahan dan Pemberantasan Rudi Sumantio , DKI Jakarta, 13540
6 PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014
