Page 7 - MAJALAH 113

Usulan Pengendalian Subsidi BBM

Rudi Sumantio menyampaikan aspira- Alternatif II, model subsidi sistem meneruskan subsidi BBM
si yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. persentase Fix (n%)
• Wilayah Indonesia yang sangat luas
Pelapor menyampaikan aspirasi beru- Harga BBM ditentukan dengan pro- menjadi sangat rawan penyelundu-
pa usulan mengenai pengendalian sub- porsi subsidi dengan besaran Fix persen pan BBM dan subsidi tidak tepat sa-
sidi BBM untuk menyelamatkan uang (n%) dari harga BBM di pasar internasi- saran
rakyat, ketahanan energi dan pereko- onal.
nomian nasional. • Biaya pengawasan dan pengendalian
Terkait dengan subsidi BBM, pelapor subsidi BBM.
Bahwa untuk mengurangi dampak berpendapat bahwa :
sosial dan mengeliminir dampak negatif Pemerintah tidak memiliki alterna-
lainnya pada saat kenaikan harga BBM, Subsidi BBM sudah tidak rasional un- tif pilihan kebijakan untuk menyikapi
maka pelapor mengusulkan agar harga tuk dipertahankan dampak kenaikan BBM di pasar interna-
BBM dalam negeri diatur dengan sistem sional.
mengambang mengikuti mekanisme Dengan alasan antara lain :
harga BBM di pasar internasional den- Segera lakukan publikasi dan sosia-
gan porsi subsidi BBM tetap/fix agar • BBM adalah sumber daya alam yang lisasi kenaikan BBM atau pencabutan
lebih terkendali, yaitu : tidak dapat diperbaharui. subsidi BBM

Alternatif I, model subsidi rp/ltr (Fix • Harga BBM dalam negeri yang rendah Publikasi dan sosialisasi perhitungan
sekian rp/liter) mengakibatkan peningkatan kebutu- anggaran dana untuk subsidi BBM
han BBM sangat besar dan penggu-
Harga BBM di pasar internasional (rp) naan yang tidak efisien. Pelapor berharap agar usulan terse-
dikurangi besaran Fix subsidi BBM (rp/ but dapat dipertimbangkan oleh Ketua
liter) atau harga BBM mengambang • Kondisi Indonesia bukan lagi negara DPR RI dalam rangka perbaikan penan-
mengikuti harga internasional dikuran- nett pengekspor BBM. ganan subsidi BBM di masa depan.
gi dgn subsidi BBM yang ditentukan Fix
sekian rp/liter. • Kondisi keuangan negara sudah Rudi Sumantio, Jakarta Timur
sangat tidak memungkinkan untuk

Permohonan Audiensi

Surat dari Nani Nurani yang ditujukan kepada Ketua DPR Bahwa pelapor telah menggugat Pemerintah melalui PTUN
RI mengenai permohonan penyelesaian kasus korban Stigma dan Peradilan Umum atas dasar gugatan Perbuatan Melawan
’65 dan audiensi dalam rangka memberi keterangan yang Hukum (PMH) dan telah ada putusan TUN No. 60/G.TUN/2003/
lebih jelas terkait dengan kasus tersebut. PTUN-JKT Jo Putusan Banding PT TUN No. 203/B/2003/PT.TUN/
JKT Jo Putusan Kasasi MA-RI No. 400K/TUN/2004 yang telah
Bahwa dalam suratnya, pelapor melampirkan beberapa berkekuatan hukum tetap. Namun keberatan pelapor diting-
berkas surat sebelumnya yang telah disampaikan kepada DPR kat kasasi MA-RI belum mendapat kepastian hukum karena
RI antara lain surat dari Tim Advokasi Rehabilitasi Korban gugatan tersebut dari tingkat pertama sampai kasasi ditolak
Stigma 65 No. 012/SK-TARKS/IX/2013 tgl 25 September 2013 oleh Majelis Hakim.
dan surat pelapor tgl 9 September 2013.
Bahwa surat-surat pelapor sebelumnya telah disampaikan
Permasalahan yang dialami pada intinya adalah terkait kepada Komisi III DPR RI, namun belum mendapat tanggapan
peristiwa penangkapan pelapor secara paksa oleh Korps Mili- atau ditindaklanjuti.
ter pada tgl 23 Desember 1968 dimana tanpa proses hukum
pelapor dijadikan tahanan politik G 30 S/PKI selama 7 tahun. Pelapor sangat berharap agar kasusnya mendapat penyele-
Atas kejadian tersebut pelapor mendapat perlakuan tidak saian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kiranya surat
manusiawi, diskriminatif dan penstigmaan berupa penolakan tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI
atas permohonan pembuatan KTP oleh Camat Koja, Jakarta untuk ditindaklanjuti.
Utara.
Nani Nurani, Jakarta Utara

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 7