Page 7 - MAJALAH 113
P. 7

Usulan Pengendalian Subsidi BBM



              Rudi Sumantio menyampaikan aspira-  Alternatif II, model subsidi sistem   meneruskan subsidi BBM
            si yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.  persentase Fix (n%)
                                                                                • Wilayah Indonesia yang sangat luas
              Pelapor menyampaikan aspirasi beru-  Harga BBM ditentukan dengan pro-  menjadi sangat rawan penyelundu-
            pa usulan mengenai pengendalian sub-  porsi subsidi dengan besaran Fix persen   pan BBM dan subsidi tidak tepat sa-
            sidi BBM untuk menyelamatkan uang   (n%) dari harga BBM di pasar internasi-  saran
            rakyat, ketahanan energi dan pereko-  onal.
            nomian nasional.                                                    • Biaya pengawasan dan pengendalian
                                                Terkait dengan subsidi BBM, pelapor   subsidi BBM.
              Bahwa untuk mengurangi dampak   berpendapat bahwa :
            sosial dan mengeliminir dampak negatif                                Pemerintah tidak memiliki alterna-
            lainnya pada saat kenaikan harga BBM,   Subsidi BBM sudah tidak rasional un-  tif pilihan kebijakan untuk menyikapi
            maka pelapor mengusulkan agar harga   tuk dipertahankan             dampak kenaikan BBM di pasar interna-
            BBM dalam negeri diatur dengan sistem                               sional.
            mengambang mengikuti mekanisme      Dengan alasan antara lain :
            harga BBM di pasar internasional den-                                 Segera lakukan publikasi dan sosia-
            gan porsi subsidi BBM tetap/fix agar   • BBM adalah sumber daya alam yang   lisasi kenaikan BBM atau pencabutan
            lebih terkendali, yaitu :           tidak dapat diperbaharui.       subsidi BBM

               Alternatif I, model subsidi rp/ltr (Fix   • Harga BBM dalam negeri yang rendah   Publikasi dan sosialisasi perhitungan
            sekian rp/liter)                    mengakibatkan peningkatan kebutu-  anggaran dana untuk subsidi BBM
                                                han BBM sangat besar dan penggu-
              Harga BBM di pasar internasional (rp)   naan yang tidak efisien.    Pelapor berharap agar usulan terse-
            dikurangi besaran Fix subsidi BBM (rp/                              but dapat dipertimbangkan oleh Ketua
            liter) atau harga BBM mengambang   • Kondisi Indonesia bukan lagi negara   DPR RI dalam rangka perbaikan penan-
            mengikuti harga internasional dikuran-  nett pengekspor BBM.        ganan subsidi BBM di masa depan.
            gi dgn subsidi BBM yang ditentukan Fix
            sekian rp/liter.                  •  Kondisi  keuangan  negara  sudah   Rudi Sumantio, Jakarta Timur
                                                sangat tidak memungkinkan untuk


            Permohonan Audiensi


              Surat dari Nani Nurani yang ditujukan kepada Ketua DPR   Bahwa pelapor telah menggugat Pemerintah melalui PTUN
            RI mengenai permohonan penyelesaian kasus korban Stigma   dan Peradilan Umum atas dasar gugatan Perbuatan Melawan
            ’65 dan audiensi dalam rangka memberi keterangan yang   Hukum (PMH) dan telah ada putusan TUN No. 60/G.TUN/2003/
            lebih jelas terkait dengan kasus tersebut.         PTUN-JKT Jo Putusan Banding PT TUN No. 203/B/2003/PT.TUN/
                                                               JKT Jo Putusan Kasasi MA-RI No. 400K/TUN/2004 yang telah
              Bahwa dalam suratnya, pelapor melampirkan beberapa   berkekuatan hukum tetap. Namun keberatan pelapor diting-
            berkas surat sebelumnya yang telah disampaikan kepada DPR   kat kasasi MA-RI belum mendapat kepastian hukum karena
            RI antara lain surat dari  Tim Advokasi Rehabilitasi Korban   gugatan tersebut dari tingkat pertama sampai kasasi ditolak
            Stigma 65 No. 012/SK-TARKS/IX/2013 tgl 25 September 2013   oleh Majelis Hakim.
            dan surat pelapor tgl 9 September 2013.
                                                                 Bahwa surat-surat pelapor sebelumnya telah disampaikan
              Permasalahan yang dialami pada intinya adalah terkait   kepada Komisi III DPR RI, namun belum mendapat tanggapan
            peristiwa penangkapan pelapor secara paksa oleh Korps Mili-  atau ditindaklanjuti.
            ter pada tgl 23 Desember 1968 dimana tanpa proses hukum
            pelapor dijadikan tahanan politik G 30 S/PKI selama 7 tahun.   Pelapor sangat berharap agar kasusnya mendapat penyele-
            Atas kejadian tersebut pelapor mendapat perlakuan tidak   saian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kiranya surat
            manusiawi, diskriminatif dan penstigmaan berupa penolakan   tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI
            atas permohonan pembuatan KTP  oleh Camat Koja, Jakarta   untuk ditindaklanjuti.
            Utara.
                                                                 Nani Nurani, Jakarta Utara




                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 113 TH. XLIV, 2014  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12