Page 49 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI XI

kata Dito, menjadikan perpajakan Dito mengatakan RUU HKPD ini
sebagai instrumen untuk menciptakan RUU HKPD BAGIAN merupakan penyempurnaan dari
keadilan di masyarakat. Adapun regulasi hubungan keuangan pusat
Komisi XI DPR RI, telah mendengarkan PENTING DARI dengan daerah yang sebelumnya
berbagai masukan dalam bentuk Rapat telah ada. Menurutnya, dalam rentang
Dengar Pendapat Umum yang dilakukan MEREALISASIKAN satu dasawarsa telah terjadi dinamika
secara terbuka dengan berbagai pihak TUJUAN NEGARA perkembangan yang signifikan juga
terkait substansi beleid baru itu. memunculkan berbagai tantangan
Dito menguraikan, UU HPP memuat 6 INDONESIA. DIMANA dalam memunculkan desentralisasi
kelompok materi utama yang terdiri dari DALAM KONSTIUSI fiskal, efektivitas belanja daerah,
9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah tingginya belanja infrastruktur di daerah
beberapa ketentuan UU perpajakan, DITERANGKAN dan sebagainya.
seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Maka berbagai upaya perbaikan telah
Cukai, Pogram Pengungkapan Sukarela BAHWA NEGARA dilaksanakan secara parsial seperti
Wajib Pajak, dan pengenaan pajak AKAN MELINDUNGI UU APBN dimana ada alokasi DAU
karbon. Ia juga memaparkan, UU HPP untuk infrastruktur dan DAK berbasis
memuat aturan mengenai: integrasi SEGENAP usulan. “Untuk menjawab tantangan
Nomor Induk Kependudukan dengan MASYARAKAT yang ada perlu disusun kebijakan baru
NPWP hingga asistensi penagihan pajak yang berorientasi pada peningkatan
global yang bersifat resiprokal. SERTA BERUPAYA kualitas belanja daerah, optimalisasi
Sedangkan pengaturan PPh belanja dan peningkatan pelayanan
dilakukan perbaikan pengaturan lapisan MEMAJUKAN publik melalui sinergi demi mendukung
tarif PPh OP yang berpihak pada lapisan KESEJAHTERAANNYA. target pembangunan nasional ataupun
penghasilan terendah (Rp 60 juta) dan peningkatan kapasitas perpajakan
kenaikan tarif menjadi 35 persen untuk daerah melalui penyusunan RUU ini,”
kelompok atas, penambahan threshold terang Dito.
peredaran bruto tidak kena pajak Anggota Komisi XI DPR RI Anis
untuk UMKM, pengaturan ulang tarif Byarwati juga turut menegaskan
PPh Badan sebesar 22 persen untuk bahwa RUU HKPD bagian penting dari
mendukung penguatan basis pajak, merealisasikan tujuan negara Indonesia.
pengaturan tentang penyusutan dan rapat kerja kali ini, fraksi-fraksi di Komisi Dimana dalam konstiusi diterangkan
amortisasi. XI bersama Komite IV DPD RI turut bahwa negara akan melindungi
Sementara terkait pengaturan PPN, menyampaikan pandangannya atas segenap masyarakat serta berupaya
UU ini berkomitmen keberpihakan pada penjelasan pemerintah itu. memajukan kesejahteraannya.
masyarakat bawah dengan pemberian
fasilitas pembebasan PPN atas barang
kebutuhan pokok, jasa pendidikan,
jasa kesehatan, jasa keuangan dan
jasa pelayanan sosial, skema PPN Final
untuk sektor tertentu, penyesuaian tarif
PPN secara bertahap sampai dengan
2025.

BAHAS RUU HKPD
Sementara itu, Komisi XI DPR RI juga
masih menggodok RUU Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (HKPD) dengan
telah memperoleh penjelasan dari
pemerintah. Komisi XI DPR RI terkait
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: mri/nvl

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 49