Page 50 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
KALEDOSKOP 2021
PERINGATAN HUT DPR RI

Hal tersebut juga sesuai dengan masa pandemi sudah berjalan dengan
amanat pasal 18A UUD 1945 dimana baik. Namun ada hal-hal yang bisa TIDAK ADA ALASAN
hubungan keuangan dan pemanfaatan dikritisi dan bahkan masih bisa didorong MENURUN LAGI
sumber daya alam antara pusat untuk bisa meningkat lagi.
dan daerah diatur secara adil dan “Tidak ada alasan menurun lagi PERTUMBUHAN
selaras. “Rancangan regulasi ini pertumbuhan ekonomi di masa-masa
akan menyempurnakan hubungan mendatang, karena kondisi pemulihan EKONOMI DI MASA-
keuangan yang ada, demi terwujudnya ekonomi di masa Covid-19 sudah MASA MENDATANG,
kesejahteraan masyarakat,” terang Anis. semakin baik, dengan semakin masifnya
Lebih lanjut ia bilang, pembahasan program vaksinasi,” ungkap Agun. KARENA KONDISI
ke depan perlu mengakomodasi terkait Lebih lanjut, Agun menyampaikan, PEMULIHAN EKONOMI
otonomi daerah dan desentralisasi data angka-angka, data pertumbuhan
dengan mengedepankan aspek ekonomi Sumatera Utara yang disajikan DI MASA COVID-19
keadilan dan kesejahteraan dalam pertemuan dengan para mitra SUDAH SEMAKIN BAIK,
rakyat. “Serta perlu evaluasi terkait kerja di Sumatera Utara sesungguhnya
pelaksanaan otonomi daerah dan belum menampakkan keadilan, apalagi DENGAN SEMAKIN
desentralisasi fiskal selama dua dekade pemerataan.
terakhir dalam pembahasan RUU ini,” “Yang kami maksudkan bukan tidak MASIFNYA PROGRAM
ujar Legislator Dapil DKI Jakarta I itu. percaya data, tapi mungkin benar VAKSINASI
adanya. Misalnya data tentang KUR,
PERTUMBUHAN EKONOMI DI data tentang UMKM. Sebetulnya data-
DAERAH data itu masih jauh secara kuantitatif jika
Dalam kesempatan yang berbeda dibandingkan dengan kebutuhan riil di
Anggota Komisi XI DPR RI Agun lapangan, itu maksud kami,” ungkapnya.
Gunandjar Sudarsa menilai upaya Agun menekankan, pengawasan
pemberdayaan yang dilakukan Komisi XI DPR mendekatkan dengan subjek, objek
UMKM dalam RI ke daerah untuk lebih yang ingin dilihat, yaitu rakyat di
peningkatan mendekatkan kebijakan- daerahnya.
pertumbuhan kebijakan penyelenggaraan “Menjadi pertanyaan kita,
ekonomi di pemerintahan dengan pertumbuhan yang tinggi tidak
beberapa sektor keuangan, perbankan, serta merta menjamin kesenjangan
daerah, perekonmian untuk lebih berkurang, karena faktanya bisa saja
khususnya pertumbuhan ekonomi tinggi tapi
Provinsi tidak berkorelasi dengan pengentasan
Sumatera Anggota Komisi XI kemiskinan, kebodohan, bahkan
Utara Agun Gunandjar Sudarsa. jurang yang kaya dan miskin semakin
Foto: man/nvl
pada yang tinggi. Akibat dari kebijakan
pengalokasian seluruh sumber daya
keuangan dan ekonomi tidak tersebar
merata dari Sabang sampai Merauke,”
sebut Agun. l ah/es

50 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021