Page 55 - MAJALAH 204

2021
2021
BANGGAR DPR RI

ekonomi terus menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi nasional. ujar Marwan, perlu mencari terobosan.
membaik. Triwulan III 2020 mulai “Saya kira, rencana insentif pajak Misalnya, menerapkan pajak transaksi
membaik menjadi minus 3,24 persen terhadap ritel dan pariwisata untuk digital. Ini lebih logis.
dan triwulan IV sebesar minus 2,19 menggaet wisatawan mancanegara
persen. Rata-rata pertumbuhan belum tepat. Industri ritel bahkan COVID-19 KEMBALI MELONJAK
ekonomi nasional pada 2020 sebesar sebelum pandemi telah mengalami Banggar DPR memberi perhatian
minus 2,07 persen. kontraksi karena pergeseran khusus atas melonjaknya kasus
perilaku masyarakat yang memilih Covid-19 pada Juni 2021. Lonjakan ini
APBN TRANSISI memanfaatkan e-commerce,” tentu berdampak pada perekonomian
Seiring panjangnya masa pandemi ungkap Said. Begitu pula sektor nasional. Ketua Banggar DPR Said
Covid-19 yang mengganggu keuangan pariwisata, sepanjang pandemi masih Abdullah sudah sejak lama menyerukan
negara, maka pemerintah pun berlangsung, wisman lebih memilih agar penegakan hukum atas penerapan
mengeluarkan Peraturan Pemerintah menunda bepergian. protokol kesehatan yang ketat
Pengganti UU No.1/2020. Perppu itu melibatkan aparat penegak hukum.
mengizinkan defesit APBN bisa lebih TAX AMNESTY TAK DIPERLUKAN Hingga pertengahan Juni 2021, kasus
dari 3 persen. Tax Amnesty jilid II tidak diperlukan Covid-19 mencapai 1.927.708 pasien.
Dijelaskan Ketua Banggar DPR Said lagi. Seruan ini disampaikan Ketua Menurut Said, ada yang tidak beres
Abdullah, Maret 2021, pelebaran defisit Banggar DPR Said Abdullah, Mei 2021 dengan kebijakan penanggulangan
itu berlaku selama tiga tahun (2020- lalu. Pemerintah mewacanakan ini Covid-19. Ekonomi nasional pada Juni
2022). Inilah APBN transisi selama setelah presiden mengirim surat ke menurun seiring daya beli masyarakat
pandemi Covid-19. Diharapkan dengan DPR untuk merevisi Undang-Undang yang juga menurun.
toleransi defisit itu, perekonomian dan Ketentuan Umum dan Tata Cara
keuangan negara perlahan bisa sehat Perpajakan. Isi revisi itu mengatur FOKUS PADA ANGGARAN VAKSINASI
kembali. Tahun 2023 nanti, defisit akan penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax Untuk menekan angka pasien
kembali normal ke 3 persen dari PDB. amnesty. Covid-19 sekaligus memulihkan
“Seharusnya pemerintah tidak lagi perekonomian nasional, Wakil Ketua
KEM-PPKF 2022 HARUS AKURAT bicara soal tax amnesty jilid II, karena Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal,
April 2021, Kerangka Ekonomi Makro akan menimbulkan problem besar Juni lalu, menyerukan agar prioritas
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal bagi wajib pajak yang mengikuti tax anggaran difokuskan untuk vaksinasi
(KEM-PPKF) untuk 2022 mulai disusun. amnesty jilid satu yang baru dilakukan dan program padat karya. Banggar
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah 2016 lalu. Kalau tahun 2022 akan sudah mengalokasikan anggaran
mendesak agar perumusan desain dilakukan kembali, hemat saya, vaksinasi hingga 2022.
asumsi KEM-PPKF 2022 harus akurat. bukan tax amnesty,” kata Said dalam Pembangunan infrastruktur sebaiknya
Saat itu, ia melihat, perekonomian konferensi pers bersama Ketua DPR ditahan dulu. “Banggar DPR meminta
domestik ke depan masih akan dan Menkeu. pemerintah untuk lebih fokus dalam
menghadapi tantangan yang cukup pemulihan ekonomi nasional dengan
berat. PAJAK SEMBAKO DITOLAK jalan moderat, keseimbangan antara
Ini, katanya, ditandai dengan Juni 2021, muncul usulan pemerintan penguatan sektor kesehatan dan sektor
pertumbuhan ekonomi tahun 2021 memajaki sembilan bahan pokok ekonomi,” tandas Cucun.
yang mengalami tekanan luar biasa. (sembako) yang selama ini jadi
Pemerintah pun diimbau membuat konsumsi masyarakat. Anggota PAJAK JANGAN BEBANI MASYARAKAT
langkah-langkah taktis menghadapi Banggar DPR Marwan Cik Hasan Sekali lagi, seruan agar masyarakat
pandemi yang belum selesai agar menyerukan agar rakyat tak terus tak dibebani pajak datang dari parlemen.
ekonomi nasional bisa terus berputar. dipajaki. Menerapkan pajak pada Kali ini
sembako merupakan pengkhianatan Wakil Ketua Banggar Edhie Baskoro
INSENTIF PAJAK PARIWISATA kepada rakyat. Yudhoyono yang mendesak hal
Mei 2021, Ketua Banggar Said Negara memang membutuhkan tersebut. Menurutnya, Indonesia saat
Abdullah mendesak pemerintah penerimaan yang tinggi karena ini berada pada posisi yang serba
agar selektif dan kalkulatif dalam kebutuhan belanja yang juga tinggi. salah. Satu sisi butuh pendapatan besar
menerapkan kebijakan fiskal, termasuk Apalagi tahun 2022, merupakan tahun untuk kebutuhan belanja. Di sisi lain,
insentif perpajakan. Dengan amunisi terakhir pintu utang bagi pemerintah penerimaan negara makin menipis.
terbatas, kebijakan fiskal harus dibuka. Setelah itu (2023), defisit Untuk itu, pemerintah mewacanakan
benar-benar memiliki dampak bagi kembali dipatok normal. Pemerintah, pengenaan pajak sembako untuk

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 55