Page 56 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
KALEDOSKOP 2021

menggali penerimaan negara.
Memajaki sembako tetap bukan pilihan
tepat. “Jangan sampai masyarakat
sedang susah, dibebani dengan yang
lebih ekstrem lagi,” kilah Ibas.

KONTRAKSI DI MASA PPKM
Pemerintah menerapkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) dari 3 Juli-9
Agustus. Kasus Covid-19 terlihat
belum menurun signifikan. Ada
perlambatan pertumbuhan ekonomi
di kuartal III 2021 sebagai dampak
PPKM. Saat PPKM diterapkan,
ada 27.913 kasus positif Covid-19.
Kontraksi pun tak terelakkan hingga
ke level 1,7-2 persen.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah,
awal Agustus lalu, mendesak
pemerintah agar disiplin menurunkan
angka kasus Covid-19. Pada 4
Agustus lalu, kasus Covid meningkat
lagi menjadi 35.867. Bila wabah
Covid-19 mampu dikendalikan plus
Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI foto bersama dengan Menteri Keuangan usai rapat kerja. Foto:Runi/nvl
PPKM tidak diperpanjang, maka
kuartal IV 2021, pertumbuhan
ekonomi bisa kembali ke zona positif RP16 TRILIUN DANA OTSUS BANGGAR APRESIASI PUTUSAN MK
di kisaran 4,7 -5,2 persen. Panitia Kerja (Panja) Transfer Ketua Banggar DPR RI Said
ke Daerah dan Dana Desa Abdullah mengapresiasi putusan
KELUAR DARI RESESI menetapkan Dana Otonomi Khusus Mahkamah Konstitusi (MK)
Ketua Banggar DPR Said Abdullah, (Otsus) sebesar Rp16 triliun untuk perihal judicial review UU No.2/2020
awal Agustus lalu, mengapresiasi dialokasikan kepada Provinsi Aceh, tentang Perppu No.1/2020, atau
kinerja tim ekonomi dan keuangan Provinsi Papua, dan Provinsi Papua dikenal dengan UU Corona.
(Ekuin) pemerintahan Presiden Joko Barat pada RUU APBN 2022. Menurutnya, putusan MK ini
Widodo yang berhasil membawa Anggota Banggar DPR RI Irwan, memberikan kepastian hukum,
Indonesia keluar dari resesi ekonomi. September 2021 lalu, merinci, Dana karena bersifat final dan mengikat,
Angka pertumbuhan ekonomi Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp7,5 sehingga menguatkan UU No.2/2020
Indonesia pada kuartal II 2021 triliun dan Dana Otsus Provinsi Papua tentang Perppu No.1/2020 secara
mencapai 7,07 persen. dan Provinsi Papua Barat sebesar hukum.
Angka tersebut cermin dari capaian Rp8,5 triliun. “Banggar DPR memberikan
angka pertumbuhan yang positif bila Dalam laporannya, Irwan penghormatan, dan patuh terhadap
dibandingkan periode yang sama menambahkan, pembagian alokasi putusan MK tersebut,” ujar Said,
tahun lalu atau year on year (yoy). Dana Otsus Papua, yaitu Rp5,7 triliun November lalu. Sebelumnya, MK
Jadi, secara kuartalan ekonomi untuk Papua dan Rp2,7 triliun untuk mengabulkan sebagian gugatan
tumbuh 3,31 persen. “Dengan tumbuh Papua Barat. Selain itu, lanjut politisi materiil UU No.2/2020 tentang
3,31 persen, untuk pertama kalinya Partai Demokrat tersebut, Dana Penetapan Peraturan Pemerintah
perekonomian kita keluar dari Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Pengganti Undang-Undang (Perppu)
zona resesi sejak kuartal II 2020. Papua dan Papua Barat sebesar Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencapaian ini patut kita syukuri Rp4,37 triliun. Infrastruktur DTI Kebijakan Keuangan Negara dan
dan memberikan semangat bagi kita meliputi infrastruktur perhubungan, Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
untuk memulihkan ekonomi yang telekomunikasi, air bersih, energi Penanganan Pandemi Corona Virus
diterpa pandemi Covid-19,” nilai Said. listrik, dan sanitasi lingkungan. Disease 2019 (Covid-19). l mh/es

56 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021