Page 63 - MAJALAH 204
P. 63

2021
                                                                                                              2021
                                                                                    BAKN DPR RI





                                                  BAKN DPR RI

                    Cermati Alokasi Dana Negara







                Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus fokus dalam mengawasi penggunaan
               keuangan negara selama ini. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu selama tahun 2021 telah menggali
             persoalan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah-daerah yang dinilai belum tepat sasaran. Selain
              itu BAKN juga turut mengawasi penyaluran bantuan langsung serta problem agraria yang tengah ada.





                                                                                                KETUA BAKN
                                                                                                DPR RI Wahyu
                                                                                                Sanjaya
                                                                                                mengungkapkan
                                                                                                tidak sedikit
                                                                                                program-program
                                                                                                yang disusun
                                                                                                oleh pemerintah
                                                                                                pusat dalam
                                                                               pengalokasian Dana Alokasi Khusus
                                                                               (DAK) ternyata tidak sesuai dengan
                                                                               kebutuhan daerah. “Karena sering
                                                             Ketua BAKN DPR RI
                                                             Wahyu Sanjaya. Foto: Ayu/nvl  kali apa yang diberikan pemerintah
                                                                               pusat terhadap daerah tertentu tidak
                                                                               dibutuhkan oleh daerah tersebut.
                                                                               Sehingga kerap terjadi temuan
                                                                               berulang yang tidak berdampak pada
                                                                               pembangunan di daerah tersebut,”
                                                                                ujarnya. 
                                                                                    Oleh karena itu BAKN DPR RI
                                                                                    telah menjaring berbagai macam
                                                                                     pandangan dan pendapat ahli
                                                                                       seputar persoalan DAK ini.
                                                                                        Misalnya saat mendatangi
                                                                                         IPB, BAKN DPR RI
                                                                                          menggali pendapat
                                                                                            akademisi terkait
                                                                                             pengalokasian DAK
                                                                                              untuk daerah
                                                                                                kepulauan.
                                                                                                 Dalam
                                                                                                  pertemuan
                                                                                                   tersebut,
                                                                                                    Wahyu








                                                                        TH. 2021      EDISI 204      PARLEMENTARIA        63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68