Page 64 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
KALEDOSKOP 2021

tegasnya. Anis pun mendorong
pemerintah untuk menjembatani
komunikasi perusahaan besar dengan
pelaku usaha kecil agar terjalin
kemitraan.

PROBLEM AGRARIA
Di sisi lain, Anggota BAKN DPR
RI Mukhamad Misbakhun menilai

PROGRAM BLT
MEMANG UNTUK

MEMBUAT PELAKU
UMKM TERBANTU,

TAPI BELUM CUKUP
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/nvl
MEMBUAT UMKM
menyampaikan bahwa permasalahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
yang ditemukan IPB terkait DAK, (IHPS) II Tahun 2020 yang disampaikan BANGKIT LAGI.
khususnya DAK daerah kepulauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
itu ternyata sama dengan apa yang terkait Bantuan Langsung Tunai “BANTUAN PRODUKTIF
ditemukan BAKN di lapangan. (BLT) untuk UMKM yang tak tepat ITU HANYA MENGATASI
Sehingga banyak rencana program- sasaran. Menurutnya pemerintah pusat
program yang telah disusun oleh seharusnya menggandeng pemerintah SALAH SATU MASALAH
pemerintah daerah kepulauan dengan daerah untuk melakukan pendataan UMKM. SELAIN
alokasi DAK-nya, namun tidak dapat secara serius dan berkala.
terlaksana, karena program yang “Langkah ini harus secara konkret MEMBERIKAN BLT,
diberikan pemerintah pusat berbeda. dilaksanakan mengingat urgensi dan PEMERINTAH JUGA
Sebut saja rencana pembangunan situasi penanganan pandemi Covid-19
dermaga oleh kepala daerah dengan dan pemulihan ekonomi, khususnya HARUS MEMBANTU
dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud untuk UMKM bangkit saat ini sangat
karena adanya program yang berbeda bergantung pada ketersediaan data UMKM DALAM
dari pemerintah pusat. yang terintegrasi,” kata Anis. BERBAGAI HAL, BAIK
“Karena kalau kita lihat sekarang, Menurut Politisi Fraksi PKS itu,
untuk transfer daerah tidak hanya DAK program BLT memang untuk membuat FISKAL MAUPUN
saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada pelaku UMKM terbantu, tapi belum NONFISKAL
komisi yang menjadi mitra kerjanya. cukup membuat UMKM bangkit
Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak lagi. “Bantuan produktif itu hanya
secara spesifik melakukan pembahasan mengatasi salah satu masalah UMKM.
dan pengawasan terhadap transfer Selain memberikan BLT, pemerintah
daerah, termasuk DAK dan dana desa juga harus membantu UMKM dalam
itu tidak ada pengawasan nya di DPR berbagai hal, baik fiskal maupun
RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. nonfiskal,” tambah Anis.
Artinya, tidak ada pengawasan sama Anggota Komisi XI DPR RI itu
sekali,” tegas politisi dari Fraksi Partai mengungkapkan bahwa saat
Demokrat itu. ini UMKM memerlukan bantuan
secara komprehensif. “Misalnya
KEBOCORAN BLT mempermudah akses pasar melalui
Sementara itu Wakil Ketua BAKN digital platform, memudahkan akses
DPR RI Anis Byarwati menyoroti laporan bahan baku UMKM, serta lainnya,”

64 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021