Page 67 - MAJALAH 204

2021
2021
MKD DPR RI

SOSIALISASI TNKB KHUSUS
Etika Pejabat Publik Melalui Peran batasan amendemen. Meski ada ANGGOTA DPR
Partai Politik”. Hal itu tak lain sebagai kesepakatan dari semua fraksi dan
upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelompok DPD terhadap perubahan Anggota Mahkamah Kehormatan
kelembagaan, karena tugas MKD yang diajukan agar tidak ada Dewan (MKD) DPR RI Maman
sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. kekhawatiran bahwa amendemen Imanulhaq menjelaskan tujuan
Harus bersinergi dengan berbagai melebar ke isu lain. kunjungan kerjanya ke Kota Bandung,
stakeholder partai. “Konstitusi adalah milik seluruh khususnya ke Polrestabes Bandung
“Kami ingin agar Parpol bersinergi rakyat. Perubahan terhadap konstitusi untuk menyosialisasikan Tanda Nomor
dengan MKD mencegah terjadinya sebaiknya didasarkan atas aspirasi dan Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi
pelanggaran etika. Apalagi hampir keinginan rakyat. Perubahan itu pun Anggota DPR RI.
di setiap partai ada Mahkamah atau tidak boleh hanya demi tujuan politik “Sosialisasi tentang TNKB Khusus
dewan kehormatannya,” ungkapnya. sesaat,” tegas legislator dapil Sumatera Anggota DPR RI ini sangat penting
Utara II tersebut. Adapun secara teknis, agar tidak terjadi miss komunikasi atau
MINTA AMENDEMEN UUD 1945 amendemen UUD 1945 juga tidak permasalahan-permasalan di kemudian
TIDAK DILAKUKAN TERBURU-BURU mudah karena mesti diajukan oleh hari," ujar Maman dalam kunjungan kerja
Wakil Ketua MKD DPR RI Saleh setidaknya 1/3 anggota MPR. MKD DPR RI ke Polresta Bandung.
Partaonan Daulay meminta rencana Kemudian harus ada sidang Dijelaskan Maman, TNKB khusus
amandemen Undang-Undang Dasar yang dihadiri 2/3 anggota MPR dan anggota DPR RI ini sangat penting
(UUD) 1945 tidak dilakukan dengan keputusan amendemen mesti disetujui untuk menjaga etika dan martabat
terburu-buru. Saleh mengingatkan, oleh 50 persen plus 1 dari seluruh seluruh Anggota DPR. “Sebut saja
amendemen konstitusi harus didasarkan Anggota MPR. Saleh pun berkaca jika dikemudian hari ada anggota
pada kajian yang komprehensif. “Kalau pada isu amendemen yang sempat masyarkat yang melihat kendaraan
belum siap, sebaiknya ditahan dulu,” menguat pada MPR periode 2009-2014 dengan TNKB DPR RI terparkir di
kata Saleh Agustus lalu. dan 2014-2019, tetapi amendemen sebuah tempat karaoke di waktu yang
Ia menjelaskan bahwa amendemen belum bisa dilaksanakan pada periode tidak diperbolehkan, maka masyarakat
UUD 1945 bukanlah pekerjaan mudah tersebut. bisa melaporkannya ke MKD dengan
karena perubahan pasal dalam “Nah, bila hari ini amendemen mencatat nomor kendaraan yang
konstitusi akan berpengaruh UUD 1945 diagendakan lagi, tertera,” jelasnya.
besar pada sistem maka kesulitan yang sama Dengan kata lain, sambung politisi
ketatanegaraan. tetap akan ada. Ditambah Fraksi PKB ini, masyarakat dapat ikut
Oleh karena itu, lagi, Indonesia sedang mengawasi wakilnya yang ada di DPR.
ia mengingatkan, fokus menghadapi Dan secara tidak langsung hal itu juga
seluruh kekuatan pandemi. Tentu akan ada bisa menegakkan etika sekaligus
politik, akademisi, persoalan kepatutan jika menjaga marwah dan martabat Anggota
tokoh masyarakat, melakukan amendemen DPR RI.
tokoh agama, dan di tengah situasi seperti Dalam kesempatan itu, Maman
berbagai elemen ini,” terang Saleh juga menjelaskan bahwa TNKB DPR
lainnya terlebih yang juga merupakan RI itu masuk dalam salah satu hak
dahulu perlu Anggota Komisi IX protokoler yang diterima Anggota DPR
merumuskan DPR RI. RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal
agenda 80 huruf g dan pasal 25 UU Nomor 17
dan Tahun 2014 tentang MD3, kemudian
Anggota MKD DPR RI diatur dalam Pasal 205 Peraturan DPR RI
Maman Imanulhaq. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Foto: ist/nvl
Selain itu juga ada dalam Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penerbitan dan
Penggunaan STNK dan TNKB Khusus
Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.
Serta Surat telegram Kapolri dengan
nomor STR/164/III/YAN/1.2/2021
Penerbitan TNKB khusus anggota DPR
RI. l ayu/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 67
TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 67