Page 70 - MAJALAH 204
P. 70

2021
    2021           EDISI KHUSUS
                KALEDOSKOP 2021




            BK DPR RI                                                                           SEPANJANG
                                                                                                tahun 2021, BK
            Komitmen Beri                                                                       DPR RI sangat
                                                                                                memahami betul
                                                                                                bahwa data harus
            Dukungan Terbaik                                                                    dipandang vital
                                                                                                sebagai dasar
                                                                                                perumusan
                                                                                                kebijakan publik.
                                                                               Tanpa data yang valid dan akurat,
                                                                               kebijakan yang dirumuskan akan
            Guna mendukung sekaligus memperkuat fungsi DPR RI yang             timpang.
            meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Badan           Sekretaris Jenderal DPR RI Indra
            Keahlian (BK) DPR RI berupaya serius meningkatkan kinerjanya.      Iskandar mengatakan, satu data
            Menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan perubahan          jadi sangat penting sebagai basis
                                                                               pengambilan kebijakan. DPR RI pun
            kebijakan akibat pandemi Covid-19, BK DPR RI terlibat menciptakan   sedang menginisiasi wacana penting ini
            berbagai terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik.             agar adanya keseriusan membangun
                                                                               satu data penting yang menyangkut
                                                                               kebijakan di Indonesia. Sebelumnya,
                                                                               data Indonesia tersebar di berbagai
                                                                               kementerian dan lembaga yang kerap
                                                                               saling berbeda.
                                                                                 “Satu data menjadi isu penting ke
                                                                               depan. Harusnya DPR dan kementerian/
                                                                               lembaga mengambil keputusan yang
                                                                               basisnya data, baik data kemiskinan,
                                                                               lahan produktif, kependudukan,
                                                                               infrastruktur, dan lain-lain,” ucap Indra.
                                                                                 Ia pun mengungkapkan kini DPR RI
                                                                               sedang mengarsiteki pembangunan big
                                                                               data khusus di lingkungan parlemen.
                                                                               Rencananya, pada pembangunan
                                                                               big data ini akan mengintegrasikan
                                                                               semua data penting sebagai dasar
                                                                               pengambilan kebijakan.
                                                                                 Kepala Badan Keahlian DPR RI
                                                                               Inosentius Samsul menjelaskan wacana
                                                                               pengintegrasian data sebetulnya
                                                                               bukan hal baru. Namun, komitmen
                                                                               data tersebut harus segera terealisasi.
                                                                                 Di DPR berusaha mewujudkannya
                                                                                  untuk meningkatkan efektivitas
                                                                                  dan efisisensi pelayanan untuk
                                                                                   menunjang kerja para anggota
                                                                                   dewan.
                                                                                     Ia pun menguraikan bahwa,
                                                                                    pembangunan big data akan
                                                                                    mendorong BK DPR RI bekerja
                                                                                    sesuai evidence base legislative
                                                                                    policy making. Sehingga, data
                                                                                    dan informasi yang tersaji
                                                                                    mengandung argumentasi
                Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Oji/nvl


            70 70    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 204      TH. 2021
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75