Page 73 - MAJALAH 204

2021
2021
ITTAMA DPR RI

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sementara enam unit kerja Eselon II
lainnya pun sedang dalam asistensi
untuk menjadi unit kerja zona integritas
menuju WBK. Selanjutnya, untuk Biro
Kesekretariatan Pimpinan dan Biro
Kepegawaian pun sedang dalam
asisten Ittama DPR RI menuju WBK dan
WBBM di tahun ini.
Untuk mempertahankan capaian
WTP serta penambahan jumlah unit
kerja baik untuk mencapai predikat
WBK maupun yang dilanjutkan ke
WBBM, maka Ittama DPR RI pada tahun
ini juga telah merancang panduan
penyusunan anggaran DPR RI pada
2022 agar berkualitas, berintegritas,
dan kolaboratif. Indikator ini
sebagaimana tertuang dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
untuk 2022.
Indikator berkualitas, yakni secara
formal adalah capaian opini Wajar Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat menyampaikan dukungannya kepada Ittama Setjen DPR sebagai pengawas
internal. Foto: RAN/nvl
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPKD, tidak ada penyimpangan- akrabnya, anggaran yang memenuhi Setjen DPR RI meraih level 3 terbaik
penyimpangan yang berujung pada unsur kolaborasi adalah harus dapat dalam pengelolaan manajemen dan
kerugian negara, juga kinerja yang saling melengkapi dan tidak tumpang juga level 3 untuk pengawasan internal
diukur dari angka-angka dalam konteks tindih. Karena itu, Totok memastikan kementerian dan lembaga. Dengan
reformasi birokrasi. Ittama Setjen DPR RI telah melakukan capaian ini, berarti Setjen DPR RI telah
Selain berkualitas, anggaran yang pergeseran paradigma dalam memenuhi kapabilitas dan leveling yang
disusun harus memenuhi kaidah pengawasan. Sehingga, menempatkan dilakukan oleh Aparat Pengawasan
berintegritas. Yaitu, harus memenuhi pihak yang diawasi sebagai seorang Internal Pemerintah (APIP).
kaidah-kaidah efektif, efisien, ekonomis, klien dan hubungan yang bersifat lebih “Pada keduanya kita sudah level 3,
dan compliance (pemenuhan) atau taat konstruktif. artinya sudah memenuhi kapabilitas dan
pada peraturan perundang-undangan. Yaitu, Ittama DPR RI sebagai leveling,” jelas Toto, sapaan akrabnya.
Selain itu, anggaran berintegritas juga pengawas kinerja anggaran Setjen Terakhir, pada awal November ini,
harus memenuhi asas atau kaidah DPR RI menempatkan indikator bukan Ittama DPR RI telah inisiatif bekerja
aspek keadilan dan kepatutan. pada semakin banyaknya temuan akan sama dengan Setjen DPR RI mendirikan
“Oleh karena itu perlu ketika semakin baik. Tetapi, saat ini, bukan Association Certified Mitigation in
saya menyampaikan adalah lebih pada temuannya. Melainkan, seberapa Procurement melalui konsep pentahelix.
menekankan pada bagaimana banyak saran dan rekomendasi untuk Ini merupakan upaya pemerintah dalam
menyusun anggaran berintegritas. perbaikan tata kelola menuju good memberikan kontribusi dan solusi
Intinya integritas itu dapat governance. terhadap pencegahan munculnya
dipertanggunggugatkan dari “Kalau dulu juga inspektorat permasalahan yang berkaitan dengan
aspek output, outcome, dan juga hanya post audit, mengaudit setelah pengadaan barang dan jasa.
dalam aspek pengelolaan keuangan selesai kegiatan. Tapi, kita juga bisa pendirian Association Certified
negaranya,” jelas Inspektur Utama melakukan sekarang ini pre audit pada Mitigation in Procurement ini diharapkan
(Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI saat kegiatan jalan. Itu beberapa dapat dikelola secara profesional dan
Setyanta Nugraha beberapa waktu lalu. paradigma yang sudah kita ubah,” dapat dipertanggungjawabkan, serta
Di sisi lain, penyusunan anggaran tambanya. mampu membawa misi sosial dan
DPR RI pada tahun 2022 juga perlu Karena baiknya asistensi Ittama pengabdian kepada masyarakat, yakni
memenuhi hal yang diharapkan yaitu DPR RI dalam melakukan pengawasan dengan memberikan fasilitas pelatihan
kolaborasi. Menurut Totok, sapaan internal serta pemberian masukan, tanpa biaya atau gratis. l rdn/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 73