Page 74 - MAJALAH 204

SUMB ANG SARAN
SUMB ANG SARAN

DPR RI,

Bekerja di Tengah

PANDEMI COVID-19

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen memiliki beberapa
fungsi dan tanggung jawab yakni menjalankan legislasi,
pengawasan, dan anggaran. Dengan fungsi-fungsi tersebut
Oleh: Dedi Fahrudin, M.I.Kom
ahrudin, M.I.K
Oleh: Dedi F
om
Deputi Direktur Pusat Pengkajian
Deputi Direktur Pusat Pengkajian diharapkan DPR dapat bersinergi dengan pemerintah untuk
Komunikasi dan Media (P2KM) UIN
Komunikasi dan Media (P2KM) UIN mensejahterakan rakyat Indonesia. Fungsi legislasi DPR menyusun
Jakarta Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas
Jakarta
Dosen Komunikasi UIN Jakarta Rancangan Undang-Undang (RUU), menyetujui atau pun tidak
Dosen Komunikasi UIN Jakarta
menyetujui peraturan pemerintah yang diajukan oleh Presiden.
ari target penetapan 246
Rancangan Undang-
undang yang masuk dalam Masalah Pidana, RUU tentang pendapat antar fraksi yang berlarut-larut
dalam Program Legislasi Persetujuan ASEAN, RUU tentang menyebabkan molornya penetapan
D Nasional (Prolegnas) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, RUU yang sudah diagendakan.
2020-2024, ada 33 RUU yang masuk RUU tentang Pertanggungjawaban atas Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Prolegnas prioritas 2021. DPR sudah Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran Indonesia (Formappi) mengkritisi dan
menghasilkan empat RUU yang sudah 2020 dan RUU tentang APBN Tahun memberikan catatan kinerja legislasi
rampung dikerjakan dan disetujui dalam Anggaran 2022. DPR masa sidang I tahun 2020-2021,
rapat paripurna. RUU tentang Perubahan Hal ini patut diapresiasi ditengah yaitu rendahnya capaian legislasi
atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pandemi Covid 19 anggota DPR tetap DPR. Pada masa sidang ini DPR
Pertambangan Mineral dan Batubara produktif menjalankan fungsinya, hanya mampu menghasilkan satu
(Minerba), RUU tentang Perubahan walaupun harus diakui belum maksimal RUU prioritas, yakni RUU Harmonisasi
atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang hasilnya. Salah satunya adalah Peraturan Perpajakan dari tujuh
Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU keterbatasan tatap muka dalam
tentang Perubahan atas UU Nomor 13 persidangan pembahasan RUU, hal
Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta ini bisa menjadi salah satu hambatan
RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. dalam pembahasan RUU. Dimana
DPR juga mengesahkan empat dinamika sidang tatap muka tentunya
RUU kumulatif terbuka, yakni RUU akan berbeda dengan daring, hambatan
tentang Perjanjian antara Republik komunikasi hingga masalah teknis
Indonesia dan Federasi Rusia tentang bisa jadi memperlambat pembahasan
Bantuan Hukum Timbal Balik tersebut. Kemudian perbedaan

74 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021