Page 71 - MAJALAH 204

2021
2021
BK DPR RI

kuat baik yang berasal dari setiap
komisi, baik pembahasan UU maupun
pembahasan APBN, dan pengawasan
yang didukung data yang empiris
maupun ilmiah.
“Ke depan, data ini makin dirasakan
penting, sehingga harus dikelola
dengan baik. Kami di Badan Keahlian
DPR RI sangat menekankan pentingnya
data dalam mendukung dewan
sehingga kami menyetujui spirit kerja
kami melalui pembangunan big data,”
tutur Sensi, sapaan akrab Inosentius
Samsul.
Lebih lanjut, pembangunan big
data ini bernilai strategis di era
digital. Ia melihat peluang besar
bahwa pengumpulan data yang akurat
melalui big data akan menghasilkan
keputusan yang tepat pula. Dengan
disahkannya Perpres Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia
semakin memperkuat pengaturan tata
kelola data untuk mendukung kebijakan
demi pembangunan holistik.
Agar wacana pembangunan big data Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/nvl
di DPR RI jadi nyata, maka SDM yang
cakap digital harus terpenuhi. Sensi naungan BK DPR RI untuk turut ambil menjaga agar mekanisme di pemerintah
menekankan SDM berperan penting peran memberi dukungan kajian. tetap berjalan. Namun, fungsi check and
supaya pertukaran dan integrasi data “Pemerintah sudah diberi ruang balances antara pemerintah dan DPR
bisa berjalan dengan baik sesuai melalui UU No.2/2020 yang tadinya juga berjalan,” ujarnya.
harapan. Perppu No.1/2020. Kalau semakin Lebih lanjut, ia menyatakan, BK
“Pembangunan dan pengembangan besar ruangnya itu, perlu dikritisi dan DPR RI berusaha memperkuat sistem
big data di DPR RI memerlukan strategi diawasi. Kecenderungan korupsi bisa pengawasan tersebut. Ia tidak ingin
yang tepat, infrastruktur informasi, dan saja terjadi. Fungsi checks and balances pengawasan berhenti pada tataran
komunikasi. Maka perlu melibatkan harus kuat,” ucap Sensi. pembicaraan. Lebih dari itu, ia
SDM yang cakap digital, sehingga Seperti diketahui, UU No.2/2020 ingin pengawasan menjadi bekal untuk
proses integrasi dan pertukaran data mengatur tentang Kebijakan Keuangan memberikan masukan yang cepat, tepat,
internal-eksternal berjalan dengan baik Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan akurat bagi DPR. Di dalamnya juga
dan lancar.” terangnya. untuk Penanganan Covid-19. Regulasi dapat menjembatani pandangan dari
ini, menurut Sensi, merupakan kebijakan para pakar dan akademisi, kemudian
DUKUNG KAJIAN TERKAIT sentral untuk menangani Pandemi menjadi bahan kajian yang disajikan
KEUANGAN NEGARA Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi bagi semua AKD di DPR.
Pada masa pandemi Covid-19, Nasional (PC-PEN). Alokasi anggarannya “Prinsip di BKD adalah cepat, tepat,
Pemerintah diberi ruang kebijakan pun sangat besar mencapai Rp579,78 dan akurat. Saya harapkan, setelah
yang sangat besar terkait penanganan triliun untuk tahun 2020. diskusi hari ini, dua atau tiga hari yang
Covid-19 melalui Undang-Undang Oleh sebab itu, PKAKN akan datang sudah ada output-nya.
Nomor 2 Tahun 2020. Agar kebijakan melakukan check and balances yang Bahkan, sudah ada tanggapan kepada
berjalan sesuai dengan tujuannya, kuat di parlemen dengan mengawasi komisi terkait. Jangan juga terlalu lama.
melalui perannya, DPR perlu mengkiritisi pergerakan anggaran PC-PEN yang Anggota Dewan tidak mau bertele-tele.
sekaligus mengawasi pelaksanaanya. sangat besar. Hasil kajian PKAKN akan Kita semua membutuhkan data yang
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan diserahkan ke semua alat kelengkapan cepat dan akurat untuk mengambil
Negara (PKAKN) yang berada di bawah dewan (AKD) di DPR. "Kita tetap ingin kebijakan yang baru,” tandasnya. l ts/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71
TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 71