Page 25 - MAJALAH 174
P. 25
ANGGARAN
“APBN sebagai wujud penge- eksternal. Kedua Politik anggaran memajukan kesejahteraan umum,
lolaan keuangan negara haruslah pendapatan belanja Negara tidak dan mencerdaskan kehidupan
mencerminkan dimensi tersebut. berorientasi pada memanfaatkan bangsa,” ungkapnya.
Sehingga, keberhasilan pelaksa- peluang penerimaan Negara Selain itu, Anggota Fraksi Partai
naan APBN bukan hanya diukur yang ada secara baik, terbukti Demokrat Muslim mengapresiasi
dari kesesuaian antara target dan dengan tidak terpenuhinya target pemerintah dalam pencapaian
realisasi, melainkan APBN juga pendapatan sebagaimana yang prestasi opini Wajar Tanpa
mampu memberikan kontribusi sudah ditetapkan oleh undang- Pengecualian (WTP) yang diberikan
positif terhadap peningkatan undang,” kata Rahayu Saraswati. oleh BPK pada Laporan Keuangan
kesejahteraan rakyat yang dapat Ketiga, lanjut Rahayu, dalam Pemerintah Pusat (LKPP) secara
diukur dengan penurunan tingkat praktik upaya menggalang tiga kali berturut-turut, pada
pengangguran, tingkat kemiskinan, pendapatan Negara, seringkali tahun 2016, 2017 dan 2018. Namun,
dan kesenjangan pendapatan.” ujar menjadi beban yang justru Fraksi Demokrat juga mengimbau
Salim. memberatkan dan berpotensi Pemerintah untuk meningkatkan
Pada tahun 2016, untuk pertama menarik rakyat terjerembab di capaian opini WTP khususnya
kalinya Laporan Keuangan bawah garis kemiskinan. Hal serupa pada beberapa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) terjadi pada alokasi belanja Negara Kementerian Lembaga (LKKL) yang
mendapatkan opini WTP setelah yang antusias untuk memangkas masih mendapatkan opini Wajar
12 tahun. Di tahun 2017, LKPP berbagai subsidi yang berpengaruh Dengan Pengecualian (WDP) dan
kembali mendapatkan opini WTP. luas terhadap kesejahteraan rakyat. opini tidak menyatakan pendapat.
Lalu di tahun 2018, BPK kembali “Catatan keempat Fraksi Partai “Opini WTP yang diberikan
memberikan opini WTP. Gerindra yaitu terkait langkah oleh BPK kepada LKPP pada tahun
“Hal ini menunjukkan kebijakan belanja sosial yang dinilai 2016, 2017 dan 2018 diharapkan
komitmen pemerintah dalam tidak didesain untuk meningkatkan terus dijaga dan ditingkatkan.
menjaga kualitas pengelolaan kesejahteraan rakyat, dan tidak Sehingga, memberikan keyakinan
Anggaran Pendapatan Belanja sejalan untuk penguatan ekonomi kepada rakyat bahwa APBN tahun
Negara (APBN). Fraksi Partai nasional,” ucap Rahayu. 2018 telah dikelola secara efisien,
Golkar menyampaikan apresiasi Belum lagi, lanjut Rahayu, kebi- transparan dan akuntabel,” ujar
yang tinggi kepada pemerintahan jakan pembiayaan yang terus Muslim.
Presiden Joko Widodo dan Wakil menumpuk hutang seolah menutup Pada kesempatan itu, Fraksi
Presiden Jusuf Kalla karena mampu mata pada realitas jebakan hutang Demokrat menyatakan dapat
mempertahankan opini WTP ini yang sudah membatasi kemam- menerima dan menyetujui
dalam 3 tahun berturut-turut,” puan anggaran untuk memperkuat RUU APBN tahun 2018 untuk
tandas legislator dapil Aceh I ini. perekonomian nasional dan men- ditetapkan menjadi UU. Namun
Selain itu, Fraksi Partai sejahterakan rakyat sebagaimana dengan catatan, pemerintah ke
Gerindra DPR RI menilai langkah diamanatkan konstitusi. depannya untuk lebih cermat
kebijakan pemerintah dalam Catatan keenam yaitu terkait dalam perencanaan program dan
merealisasikan APBN 2018 tidak pembangunan infrastruktur yang pelaksanaan untuk penguatan
berhasil memenuhi target yang dinilai agresif dan tidak didesain struktur APBN.
diamanatkan undang-undang. untuk memperkuat peran Badan “Pemerintah kedepannya untuk
Untuk itu fraksi Partai Gerindra Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lebih cermat dalam perencanaan
menyatakan dapat menerima perekonomian nasional. Bahkan di program dan pelaksanaan untuk
laporan pertanggungjawaban atas tengah gencarnya pembangunan penguatan struktur APBN. Untuk
pelaksanaan APBN tahun 2018 infrastruktur, kondisi BUMN itu, Fraksi Demokrat menyatakan
yang diajukan pemerintah dengan justru memburuk dengan kondisi dapat menyetujui RUU APBN
tujuh catatan. Demikian dikatakan keuangan yang merugi dan terlilit 2018 untuk ditetapkan menjadi
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu hutang sebagaimana yang dialami UU. Demikian pandangan umum
Saraswati Djojohadikusumo. oleh PT. Krakatau Stell. F-PD,” pungkas legislator daerah
“Pertama, asumsi makro yang “Ketujuh yaitu APBN 2018 tidak pemilihan Aceh II ini. Diharapkan
digunakan dalam menetapkan mencerminkan kesungguhan dengan tanggapan-tanggapan
besaran anggaran pendapatan untuk langkah aman dalam tersebut menjadi bahan masukan
belanja Negara sangat ringkih dan melaksanakan amanat konstitusi untuk pemerintah dalam mengelola
mudah terpengaruh oleh faktor untuk melindungi segenap bangsa, APBN di periode berikutnya. l hs
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 25
