Page 23 - MAJALAH 174

LEGISLASI

Berikut adalah poin penting dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Penyelenggaraan Keamanan dan Ketahanan Siber dilakukan
untuk memitigasi risiko dan merespon adanya Ancaman Siber.

Siber merupakan ruang yang bersifat gelobal dan mewadahi aneka ragam kepentingan yang dibentuk
dari interaksi antara manusia dengan teknologi informasi, kumputeriasasi, kriptogra , dan kecerdasan buatan. Ancaman Siber terdiri atas:
Insiden siber atau ancaman siber yang dimaksud dalam RUU ini adalah ancaman yang menagkibatkan sistem Insiden Siber yang terjadi dalam Perimeter Keamanan;
elektronik siber tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Serangan Siber terhadap Objek Pengamanan Siber;
Objek pengamanan siber adalah data, informasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang Perangkat lunak yang berbahaya;
mendapat perlindungan dari penyelenggara keamanan dan ketahanan siber.
Konten yang mengandung muatan destruktif dan negatif;
RUU ini akan memproteksi, melindungi objek pengamanan siber dari ancaman siber agar kegunaan objek Produk, prototipe produk, rancangan produk, atau invensi yang dapat digunakan sebagai
pengamanan siber tidak rusak atau hilang, sebagian atau seluruhnya. Serangan siber harus ditanggulangi senjata siber yang menghancurkan Kepentingan Siber Indonesia;
dengan upaya mengatasi, menghilanhkan dan meminimalisasi dampak dan mencegah Upaya yang sengaja ditujukan untuk melemahkan, merugikan, atau
menghancurkan kepentingan siber Indonesia.

Dalam rangaka memberikan pertahanan dan keamanan siber negara, Penyedia jasa di bidang Keamanan dan Ketahanan wajib memiliki izin.
maka dalam RUU ini akan diatur tentang kewenangan: Izin sebagaimana dimaksud diberikan untuk kegiatan usaha seperti;

1. Pengelolaan sistem Keamanan dan Ketahanan Siber;
Mendeteksi ancaman siber 2. Pengujian penetrasi keamanan akses sistem elektronik; dan
Identi kasi tingkat kebahayaan serangan siber 3. Pembuatan algoritma kriptogra .
Proteksi objek pengamanan siber Catatan: Izin dikeluarkan oleh BSSN, ketentuan perizinan diatur dalam Peraturan BSSN.
Penanggulangan insiden serangan siber
Pemulihan akibat kerugian serangan siber dan mengembalikan
fungsi objek pengamanan siber
Pemantauan untuk memahami dinamika keamanan dan ketahanan siber

Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Penyelenggara Keamanan dan Ketahanan Siber wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dalam bidang Keamanan dan Ketahanan Siber.
2. Kompetensi mengacu pada standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN.
1.
Dalam penyelenggaraan keamanan Penyelenggara Keamanan dan Ketahanan Siber dapat menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pendidikan atau
Asas dan tujuan RUU dan ketahanan siber RUU ini pelatihan untuk memenuhi standar khusus. Kegiatan usaha wajib memiliki akreditasi yang diberikan oleh BSSN
2.
keamanandan ketahanan siber akan mengedepankan: Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sumber daya manusia, Penyelenggara Keamanan dan Ketahanan
Siber yang berasal dari masyarakat dapat berhimpun dan membentuk organisasi profesi di bidang
Keamanan dan Ketahanan Siber.
1. Pemajuan kepentingan siber indonesia
1. Kedaulatan 5. Berdaya saing Orgarnisasi profesi keamanan siber dapat melakukan penerbitan serti kat kompetensi profesional kepada sumber
2. Kepercayaan 6. Kepastian hukum 2. Penghormatan hak asasi manusia daya manusia yang telah memenuhi standar khusus.
3. Profesionalitas 7. Kolaboratif 3. Kemandirian dalam inovasi Penerbitan serti kat kompetensi profesional hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesi yang telah memiliki
akreditasi sebagai lembaga serti kasi profesi.
4. Kesiapsiagaan ilmu pengetahuan dan teknologi Akreditasi diberikan oleh BSSN berdasarkan rekomendasi dari institusi pembina profesi yang berwenang
4. Pemajuan perekonomian nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 23