Page 24 - MAJALAH 174

ANGGARAN

Catatan DPR Terhadap RUU

Pertanggungjawaban APBN 2018

DPR RI telah menerima laporan pertanggungjawaban APBN setuju untuk membahas lebih
tahun 2018 yang diserahkan pada Kamis, 4 Juli 2019 lalu. Dan lanjut terhadap keterangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah mengenai RUU
Tentang Pertanggungjawaban Atas
seluruh fraksi berkewajiban untuk memberikan pandangan atas Pelaksananan APBN tahun 2018,”
laporan pemerintah tersebut. pungkas Esti.
Selain itu, Anggota Komisi
IV DPR RI Salim Fakhry
dapun pada tanggal Berkenaan) SILPA dan Saldo mengungkapkan politik anggaran
9 Juli 2019, seluruh Anggaran Lebih yang naik dari harus dilaksanakan dalam rangka
fraksi memberikan waktu ke waktu hanya dengan pemenuhan amanah UU dengan
pandangannya atas RUU tujuan untuk sekedar meringankan mengaitkan antara semua bentuk
APertanggungjawaban beban keuangan di tahun berjalan. penerimaan dan pengeluaran
APBN 2018 tersebut yang dibacakan “Karena, hal itu akan uang negara serta dampak
oleh maisng-masing fraksi. menimbulkan kontra produktif yang ditimbulkan terhadap
Secara keseluruhan pelaksanaan bagi pos-pos dengan SILPA kesejahteraan rakyat.
APBN 2018 dirasa sudah baik, tinggi yang meninggalkan Saldo Politisi Partai Golkar ini
namun perlu ada masukan dan Anggaran Lebih akan naik secara menyatakan, semua bentuk
rencana strategis terbaru untuk linier. Program kerja pemerintah pengelolaan keuangan negara
menyongsong tahun berikutnya. perlu dimaksimalkan sehingga harus memenuhi tiga prinsip
Adapun Anggota Fraksi PDI setiap anggaran akan menjadikan dasar, yaitu keterbukaan,
Perjuangan My Esti Wijayanti kekuatan bagi pelaksanaan pertanggungjawaban, dan
mengungkapkan pemerintah harus tata kelola pemerintah. Dengan implikasi terhadap peningkatan
mengatur belanja negara agar pandangan itu, F-PDI Perjuangan kesejahteraan rakyat.
terlaksana dengan terarah dan
bukan semata-mata melaksanakan
program rutinitas dari tahun ke
tahun. Selain itu, tingkat belanja
negara yang mencapai 100
persen hendaknya dapat menjadi
stimulan bagi pemerintah untuk
mewujudkan negara yang maju dan
berdaulat.
“Program pemerintah yang
baik akan terus meningkat dan
berkesinambungan. Bukan hanya
menjadikan negara yang maju
namun membawa rakyat Indonesia
pada sebuah peradaban yang maju
pula,” kata politisi dapil Daerah
Istimewa Yogyakarta itu saat
membacakan pandangan fraksinya.
Pemerintah juga diingatkan
untuk tidak mengatur dengan
sengaja antara (Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun
Anggota Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijayanti saat membacakan pandangan fraksi pada rapat paripurna DPR RI. Foto: Andri

24 PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019