Page 48 - MAJALAH 174

KUNKER

Penanganan Limbah saat saat memimpin Tim Kunspek
Komisi VII DPR RI bersama Dirjen
Harus Diselesaikan Gakkum KLHK meninjau proses
pengolahan limbah dari PT. TEL
di Muara Enim, Sumatra Selatan,
Lebih Serius baru-baru ini.
Menurut Nasir direktur
perusahaan harus bertanggung
jawab tentang proses limbah
Komisi yang membidangi ruang lingkup Energi, perusahaan tersebut. Selain
melakukan penyegelan
Lingkungan Hidup, Riset dan Tekhnologi melakukan terhadap lokasi pengolahan dan
agenda Kunjungan Kerja Spesifik meliputi Provinsi pembuangan limbah PT. TEL, Ia
Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan. Dengan fokus juga meminta semua peralatan
pengawasan peninjauan Limbah. terkait pengolahan limbah
PT. TEL harus dibawa keluar
jika perusahaan tidak mampu
mengelola secara profesional
etua Panitia Kerja Undang-Undang (UU) Nomor 32 serta memiliki kajian standar
(Panja) Limbah dan tahun 2009 tentang Perlindungan perusahaan yang berpengalaman.
Lingkungan Komisi VII dan Pengelolaan Lingkungan Pada kunjungan bulan Maret
DPR RI Muhammad Hidup . lalu, Nasir sebenarnya sudah
KNasir memerintahkan “Kita buat penegasan, Dirjen memperintahkan KLHK untuk
Direktur Jenderal (Dirjen) Gakkum kita perintahkan menyegel landfill ini, namun
Penegak Hukum Kementerian untuk menyegel lokasi ini dan proses penyegelan itu ternyata
Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses perusahaan secara tidak ada. "Nanti kami juga
(KLHK) untuk menyegel lokasi pidana. Karena menurut saya akan mempertanyakan kepada
pengolahan dan pembuangan sudah melanggar aturan undang- Kementerian, proses yang
limbah PT. Tanjung Enim Lestari undang 32 tahun 2009. Kami ingin pada waktu kita datang ke sini
(TEL). Penyegelan ini dilakukan lihat nanti, apabila air limbah sebelumnya, ternyata tidak
karena perusahaan dianggap itu tidak berubah tapi dia sudah dilakukan penyegelan. Oleh
tidak mampu mengelola limbah dilakukan proses pembuangan, karena itu, kita datang kesini
secara profesional sesuai dengan itu harus diproses,” tegas Nasir untuk menyaksikan langsung
penyegelan, dan kami membuat
penegasan kepada Dirjen Gakkum
untuk memproses secara hukum
sesuai UU Nomor 32 tahun 2009
secara pidana," ujar Nasir.
Proses penyegelan ini menurut
Nasir sudah sesuai dengan
UU Nomor 32 tahun 2009.
Apabila perusahaan tidak bisa
memusnahkan atau mengelola
limbah tersebut, perusahaan wajib
menyerahkan kepada pihak lain.
Namun jika tidak, perusahaan
akan dikenakan sanksi pidana
padahal mereka sudah diberikan
kesempatan untuk memproses
pengolahan limbah.
Dalam kesempatan yang sama,
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian
Gunhar mengatakan Panitia Kerja
Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau proses pengolahan limbah dari PT. TEL di Muara Enim, Sumsel. Foto: Eno

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019