Page 53 - MAJALAH 174
P. 53

KUNKER





            pertumbuhan ekonomi
            masyarakat Kaltim kedepannya. 
              Demikian diungkapkan Wakil
            Ketua Komisi X DPR RI Hetifah
            Sjaifudian saat memimpin
            Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
            X DPR RI ke Kantor Gubernur
            Kaltim untuk menjaring masukan
            terkait substansi RUU Ekraf di
            Samarinda, Kaltim. Turut hadir
            perwakilan pelaku ekraf dan
            pihak terkait lainnya. 
              “Kami punya satu niat untuk
            membuat legislasi baru yang
            akan memperkuat ekraf dan
            ternyata di Kaltim sendiri
            sudah ada dua kota yang masuk
            dalam 10 besar Kota Ekonomi
            Kreatif Indonesia, yakni Kutai    Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Agung
            Kartanegara dan Balikpapan,”
            papar Hetifah.                    sisi regulasi. Dengan adanya     tentang pendanaan, selanjutnya
              Politisi Partai Golkar itu      proteksi pendanaan dan           pembahasan mengenai
            optimis, masukan langsung dari    pembinaan kegiatan-kegiatan      bagaimana memfasilitasi hak
            para pelaku ekonomi kreatif       yang diakui keberadaannya        kekayaan intelektual (HKI), serta
            akan memperkuat RUU Ekraf.        termasuk penghargaan bagi        tentang pelaku usaha itu sendiri.
            Nantinya, masukan tersebut        pelaku ekonomi kreatif sehingga    “Hal-hal tersebut kalau
            akan menjadi substansi dalam      nantinya mendapat pengakuan      memang dipandang perlu masuk
            proses pembahasan RUU yang        dalam dunia internasional.       ke dalam pembahasan RUU Ekraf,
            merupakan inisiatif DPR RI itu. Ia   “Pemerintah daerah provinsi   kalaupun masih belum, kita akan
            mengaku cukup surprise dengan     dan kabupaten kota yang          ajukan dan akan lihat kembali
            masukan dari masyarakat Kaltim.   memiliki ekonomi kreatif juga    dan apabila sudah dan dipandang
               “Catatannya kritis dan         ikut menyumbang PDRB (Produk     perlu adanya penambahan pasal.
            spesifik, seperti masalah         Domestik Regional Bruto) atau    Memperkuat perintah pasal-
            kelembagaan, pendidikan           PDB (Produk Domestik Bruto)      pasal dalam RUU Ekraf, juga akan
            sebagai tempat menciptakan        Indonesia,” katar Ferdi usai     kita lakukan,” jelasnya.
            SDM kreatifnya. Serta yang        pertemuan Tim Kunjungan Kerja      Terkait pendanaan,
            terpenting adalah bingkai         Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR   menurutnya sedapat mungkin
            istilah dari Pak Setda, yakni     RI dengan Pemerintah Provinsi    Hak Kekayaan Intelektual
            mendorong kreatifitas tetapi      Sumatera Barat, Badan Ekonomi    (HKI) atau jenis pekerjaan
            bingkai NKRI dan Pancasila        Kreatif (BEKRAF) dan pelaku      setelah dilakukan penelitian
            tetap menjadi acuan untuk bisa    ekonomi kreatif terkait RUU      dan pengamatan bisa dijadikan
            mempertahankan nilai-nilai        Ekraf di Istana Gubernur Sumbar,   penjaminan. “Perlu juga kita
            budaya yang ada di Indonesia,”    Padang, Sumatera Barat.          akan berkoordinasi dengan
            tandas Hetifah.                    Ia mengapresiasi lima poin      Kementerian Keuangan bersama
                                              aspirasi yang didapat dari       OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 
            RUU EKRAF JAMINAN BAGI            pertemuan ini yang menurutnya    berkaitan dengan pendanaan
            PELAKU EKRAF                      cukup prinsip bagi pembahasan    terhadap pelaku ekonomi
            Sementara itu di Padang,          RUU Ekraf. Pertama tentang       kreatif. Harapannya RUU ini
            Sumatera Barat, Anggota DPR       keberlanjutan terhadap           langsung bisa dijalankan dengan
            RI Ferdiansyah mengatakan         pembangunan ekonomi kreatif      peraturan-peraturan yang
            RUU Ekraf kelaknya akan           itu sendiri, kemudian tentang    lebih simple dan tidak perlu
            memberikan jaminan terhadap       pemanfaatan ekonomi kreatif      menunggu peraturan-peraturan
            pelaku ekonomi kreatif dari       yang berbasis budaya, lalu       lain,” tegasnya. l opi,ann,as/es



                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     53
                                                                        TH. 2019      EDISI 174      PARLEMENTARIA                        53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58