Page 57 - MAJALAH 174

KUNKER

MINTA KEMENKEU KAJI PMK
NOMOR 39 TAHUN 2018
Masih di DKI Jakarta, Anggota
Komisi XI DPR Heri Gunawan
menyoroti implementasi
Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 39 Tahun
2018 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
yang dikeluarkan April 2018
lalu. Ia menyayangkan PMK
tersebut memberikan restitusi
pajak kepada wajib pajak secara
langsung tanpa pemeriksaan.
Pihaknya melihat sampai
bulan Juni 2019 ini, yang sudah
dikeluarkan oleh Kantor Pajak di
DKI kurang lebih sudah sampai
Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bertukar cendera mata usai meninjau penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Rp 63,8 triliun.
Pajak Besar, Provinsi DKI Jakarta. Foto: Tasya “Ini baru periode bulan Juni,
dimana ternyata restitusi ini
tidak tercapainya target penerimaan pajak. Sebab selama diberikan secara langsung tanpa
penerimaan pajak. ini evaluasi hanya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini
“Ini menjadi penting supaya secara sepihak saja oleh tentu dalam rapat kerja nanti,
kita mengetahui kenapa Kemenkeu. Sehingga langkah ini akan kami sampaikan hasil
penerimaan pajak kita tidak dapat diketahui secara bersama temuan Kunspek ini kepada
tercapai? Adakah yang salah antara DPR RI dan Pemerintah. Bu Menteri Keuangan ataupun
dengan cara kita menentukan “Ya tentunya kalau kemudian dari DJP (Direktorat Jenderal
target penerimaan pajak?” tanya target pajaknya tinggi, dengan Pajak),” terang Heri.
Politisi F-Gerindra ini
meminta kepada Kementerian
Keuangan, khususnya Ditjen
Pajak agar melakukan kajian
INI MENJADI PENTING SUPAYA KITA MENGETAHUI KENAPA lebih mendalam terhadap
PMK Nomor 39 Tahun
PENERIMAAN PAJAK KITA TIDAK TERCAPAI? ADAKAH 2018. Sebab, PMK tersebut
YANG SALAH DENGAN CARA KITA MENENTUKAN TARGET dikeluarkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, namun
PENERIMAAN PAJAK? seperti diketahui pertumbuhan
ekonomi Indonesia saat ini
relatif stagnan.
“Kita berharap dengan
Misbakhun usai mengikuti asumsi penerimaannya tinggi, adanya PMK Nomor 39 Tahun
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi kemudian dipakai untuk 2018 ini bisa untuk dikaji
XI DPR RI ke Kantor Wilayah DJP pembiayaan pembangunan, lebih dalam. Karena alasan
Wajib Pajak Besar, di Provinsi DKI mengoperasikan ke jalannya PMK ini untuk pertumbuhan
Jakarta. pembangunan, sementara ekonomi. Sementara kita
Lebih lanjut politisi dapil Jawa target tidak tercapai, tentu cara ketehui bersama, hingga 2019
Timur itu meminta perlunya mengatasi tidak tercapainya kan ini pertumbuhan ekonomi
evaluasi bersama yang dilakukan pemerintah mencetak surat utang. relatif stagnan, bahkan
oleh DPR RI dan Kemenkeu Ini yang risikonya terlalu besar,” pertumbuhannya pun kurang
terhadap penetapan target tandas Misbakhun. signifikan,” jelas Heri. l nap,hr/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 57