Page 54 - MAJALAH 174

KUNKER

PPDB di Daerah masalah, kata politisi Demokrat ini.
Lebih lanjut Djoko menjelaskan,
Masih Bermasalah kebijakan PPDB telah mengalami
tiga kali perbaikan, mulai dari
Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Permendikbud)
Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Nomor 17 Tahun 2017, lalu diubah
tiga daerah yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Kendal dan menjadi Permendikbud Nomor
14 Tahun 2018 dan yang terakhir
Kabupaten Purworejo, terkait sejumlah permasalahan Permendikbud Nomor 51 Tahun
pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 2018 tentang PPDB.
Politisi dapil Jawa Tengah
itu menambahkan, revisi
Permendikbud terakhir dianggap
telah menjawab persoalan yang ada
yaitu dengan mengatur tiga jalur
proses PPDB, yakni sistem zonasi,
prestasi, dan perpindahan orang
tua. Adapun prosentase kuota PPDB
yaitu; zonasi (kuota 90 persen),
prestasi (kuota maksimal 5 persen)
dan perpindahan orang tua peserta
didik (kuota maksimal 5 persen)

PANTAU PELAKSANAAN PPDB DI
JATIM
Untuk di Jawa Timur juga banyak
permasalahan dalam dalam
sitem Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) sistem online dan
zonasi. Wakil Ketua Komisi
X DPR RI Hetifah Sjaifudian
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Foto: Chasbi mengungkapkan, pelaksanaan
PPDB di Jatim yang bermasalah,
eberapa permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya tentang persentase
klasik yang ditemukan dengan harapan agar ke depannya berdasarkan zonasi, zonasi
di lapangan pertama, PPDB bisa berjalan dengan baik dan prestasi, infrastruktur yang belum
masalah sarana dan tidak merepotkan pihak terkait,” merata di daerah zonasi, dan zonasi
Bprasarana yang belum kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko yang berada di daerah irisan atau
seragam. Kedua, tenaga pendidik Udjianto ketika memimpin Tim perbatasan.
yang belum distandarkan dan Kunspek Komisi X DPR RI ke Hetifah mengungkap, keluhan
minimnya jalur prestasi. Selain itu, Purworejo, Jawa Tengah. itu hadir dari masyarakat, sekolah
ada pula kendala dari sekolah yang Sejak diimplementasikan dan Pemda. Misalnya ada sekolah
tidak difavoritkan yang minim kebijakan PPDB tahun 2017, menuai yang kekurangan murid, sementara
pendaftar, sedangkan sekolah yang berbagai masalah. Meskipun ada sekolah yang kelebihan murid.
difavoritkan kebanjiran pendaftar. kebijakan PPDB bertujuan untuk Murid juga ada yang merasa
“Tentunya ini semua menjadi menjamin Penerimaan Peserta dirugikan karena tidak bisa masuk
masukan bagi kami dan akan kami Didik Baru nondiskriminatif, sekolah yang diinginkan, padahal
rapatkan bersama dengan rekan- objektif, transparan, akuntabel, memiliki banyak prestasi. Ucap
rekan yang melakukan kunjungan dan berkeadilan. Namun pada Hetifah usai pertemuan Tim
kerja ke Surabaya dan Kendal, kenyataannya, implementasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
untuk sama-sama memberikan kebijakan PPDB selama tiga tahun X DPR RI di Kantor Gubernur Jawa
saran terhadap Kementerian terakhir selalu menimbulkan Timur, Surabaya.

PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
54 54 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019