Page 55 - MAJALAH 174
P. 55
KUNKER
“Pelaksanaan sistem zonasi
dan online ini akan dievaluasi,
supaya tidak ada permasalahan
dan ke depan sistem zonasi ini
lebih baik. Masukan ini akan
kami sampaikan pada rapat
Komisi bersama Kemendikbud
guna penyempurnaan PPDB ke
depan,” komitmen legislator dapil
Kalimantan Timur itu.
Dalam kesempatan yang sama,
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur Hudiyono mengatakan,
pihaknya telah melakukan evaluasi
pelaksanaan PPDB sistem online
dan zonasi ini. Misalnya mengenai
nilai ijazah supaya menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Andri
pertimbangan, dan tidak hanya
prestasi kejuaraan saja yang di masyarakat dalam menyikapi barangkali sekolah yang dekat
digunakan untuk penilaian. polemik kebijakan zonasi perumahan yang padat itu pasti
“Hal ini supaya siswa tetap Penerimaan Peserta Didik Baru akan kebanyakan murid karena
semangat belajar meraih nilai yang (PPDB) yang sudah berlangsung zonasi, tapi sekolah yang jauh
tinggi. Kami berharap pertemuan selama 3 tahun ini. Pasalnya ada dari perumahan akan kekurangan
dengan Anggota Komisi X DPR RI kecenderungan untuk sekolah murid,” ungkapnya saat mengikuti
ini dapat memberikan solusi dari dengan jumlah penduduk sekitar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X
permasalah PPDB sistem online yang padat akan mendapatkan DPR RI ke Kabupaten Kendal, Jawa
dan zonasi ini,” harap Hudiyono. jumlah siswa yang overload, namun Tengah.
akan terjadi kekurangan siswa Politisi Partai Golkar itu
PEMERATAAN KUALITAS untuk daerah dengan jumlah menambahkan, begitu juga
PENDIDIKAN masyarakat sekitar yang sedikit. dengan sekolah yang berada di
Anggota Komisi X DPR RI Noor “Beberapa sekolah ada yang kota yang umumnya sekolah
Achmad menyoroti perlunya kurang murid, tetapi ada juga favorit pada akhirnya hanya
peningkatan pemerataan kualitas sekolah yang terlalu banyak murid. diikuti oleh anak-anak kota. Oleh
pendidikan antar sekolah-sekolah Ini juga jadi catatan bersama, karena itu, jika permasalahan
ini yang terjadi, maka harus ada
pemerataan kualitas sekolah.
Artinya sekolah yang favorit
jangan hanya ada di kota tapi
perlu ada di desa, terutama di
dekat perumahan padat.
Meski demikian, berdasarkan
paparan yang dijelaskan ada
beberapa persoalan mengenai
PPDB di Kabupaten Kendal.
Kedepannya, distribusi kualitas
pendidikan harus segera diratakan.
“Saya apresiasi terhadap apa yang
disampaikan teman-teman dari
Kabupaten Kendal. Mereka sudah
membuat analisa yang cukup
bagus,” pungkas Noor Achmad.
l man,hs,ca/es
Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad. Foto: Hendra
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 55
