Page 56 - MAJALAH 174

KUNKER

Komisi XI DPR Soroti dengan Kepala Kanwil DJP Bali
Goro Ekanto berserta jajaran di
Target Realisasi Denpasar, Bali.
Politisi Partai Amanat Nasional
(PAN) itu mengatakan, Komisi
Penerimaan Pajak XI DPR RI bersama Kementerian
Keuangan akan mencari solusi
agar Bali tidak kehilangan potensi
penerimaan pajak. Menurutnya,
Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke dua potential loss (potensi penerimaan
pajak yang hilang) di Bali cukup
provinsi yakni Bali dan Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pada tinggi. Pasalnya, dengan jumlah
kunjungan tersebut, Komisi XI DPR melakukan pengawasan wisatawan hampir 10 juta per
terhadap penerimaan pajak di Provinsi Bali dan DKI Jakarta tahunnya, sangat berpotensi
yang merupakan provinsi terbesar penerima pajak di mendatangkan penerimaan pajak.
“Potential loss di Bali cukup
Indonesia yaitu sekitar 67-70 persen. tinggi, karena turis di sini hampir
10 juta dan itu merupakan hal
yang sangat bagus. Kita sudah
menerapkan sistem perpajakan
akil Ketua Komisi lapor Surat Pemberitahuan Pajak yang berbasis data atau IT. Kita
XI DPR RI Achmad (SPT) di Kanwil DJP Bali sebanyak melihat bahwa penguatan (NPWP)
Hafisz Tohir 332.051 WP. Nomor Pokok Wajib Pajak itu
memberikan “Ini prestasi bagi Bali. Tapi tidak terlalu signifikan, kalau kita
Wapresiasi dan ada persoalan yang tidak dimiliki bandingkan dengan potential loss
dorongan kepada Kantor Wilayah di daerah lain, yaitu banyaknya yang ada di sektor perpajakan,”
Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil orang asing bekerja, hanya izin jelas Hafisz.
DJP) Bali, karena capaian pajak 6 bulan sampai 1 tahun, tidak Menurutnya, sistem yang ada
tahun 2018 berhasil mencapai di bisa kita akses pajaknya. Bahkan harus diperbaiki, sehingga bisa
atas target rata-rata nasional. mereka memiliki properti, tapi mengejar rasio pajak minimal
Capaian ini berkat meningkatnya under name,” kata Hafisz saat 13 persen. “Ini target yang akan
kepatuhan Wajib Pajak (WP) di memimpin tim Kunjungan kita perbaiki. Di lain pihak kita
Bali mencapai 90 persen. Wajib Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI memberikan insentif bagi pelaku
bisnis yang mempunyai potensi
pemasukan negara yang lebih
besar, supaya industri bergairah
dan ada pergerakan di sektor
ekonomi di Republik Indonesia
ini,” harapnya.

EVALUASI PENETAPAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK
Sementara itu dalam kunjungan
yang sama di DKI Jakarta,
Anggota Komisi XI DPR RI
Muhammad Misbakhun menilai
perlunya evaluasi terhadap cara
pemerintah dalam menetapkan
target penerimaan pajak di
setiap tahunnya. Ia berpendapat,
Kementerian Keuangan dapat
melakukan evaluasi untuk
mengetahui penyebab masalah
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Eka Hindra

56 56 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019