Page 7 - MAJALAH 174
P. 7
PR OL OG
pemondokan, tenda. Itu kita
sudah fleksibel,” kata Wakil
Ketua DPR RI Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) JADI, PARA PETUGAS HAJI TAK PERLU DIREPOTKAN
Fahri Hamzah dalam acara OLEH SOAL-SOAL TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN
pelepasan lebih dari 200 petugas
haji yang akan menuju ke Tanah KEUANGAN NANTINYA. SEHINGGA KITA BISA FOKUS
Suci Mekkah dari Asrama Haji
Pondok Gede, Jakarta Timur, DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
beberapa waktu lalu. PADA JEMAAH,”
Petugas haji yang terdiri dari
tenaga kesehatan Kementerian
Agama (Kemenag), TNI dan
Polri ini sudah memiliki kualitas
dan proporsi yang baik. “Kita
selalu ingin teman-teman rekomendasi dari Komisi VIII “Sudah dibagikan secara
kita di TNI dan Polri terlibat, dan Timwas. Petugas kita yang merata kuota tersebut ke
karena biasanya lebih terlatih berlatar belakang TNI dan Polri seluruh daerah. Secara teknis
menangani lapangan dari juga kita tingkatkan,” ujar Fahri. Kementerian Agama (Kemenag)
tahun ke tahun berdasarkan Fahri mengatakan bahwa upaya yang membaginya sekaligus
persiapan pelayanan haji ini juga menyiapkan anggarannya,”
tak lepas dari amanat Undang- kata Ketua Komisi VIII DPR RI
Undang Nomor 8 Tahun 2019 Ali Taher Parasong.
tentang Penyelenggaraan Haji Tambahan kuota ini dibagi rata
dan Umrah yang membuat proses sebesar 25 persen untuk setiap
belanja dan proses pengelolaan provinsi, dan tambahan kuota
Dana Haji menjadi terpisah. tersebut diprioritaskan bagi calon
Karena proses belanja dan haji yang lanjut usia (lansia).
proses pengelolaan Dana Haji Terkait persiapan pelayanan
sudah dipisah, Fahri berharap haji berkuota tambahan 10 ribu
kesigapan untuk melayani jemaah ini, Ali menyampaikan
tambahan jemaah mesti membaik. bahwa pemerintah juga
“Jadi, para petugas haji tak perlu membutuhkan tambahan
direpotkan oleh soal-soal terkait anggaran dana sebesar Rp 353
pertanggungjawaban keuangan miliar. Agar tak membebani
nantinya. Sehingga kita bisa APBN, kata Ali, Komisi VIII dan
fokus dalam meningkatkan Kemenag menyisir kembali
kualitas pelayanan pada jemaah,” beberapa pos anggaran haji
tuturnya. dalam APBN 2019 yang masih
Adapun terkait dengan Tim bisa dihemat atau dipotong
Pengawas Haji (Timwas Haji), untuk memenuhi kebutuhan Rp
DPR RI bersama BPK dan DPD 353 miliar itu, sisanya baru bisa
akan melakukan pertemuan di diambil dari APBN.
beberapa tempat, baik di daerah Selain itu, legislator
kerja di Madinah maupun secara Fraksi PAN tersebut juga
khusus di Mekkah. mengingatkan peran Tim
Setelah mendapat kuota Pemandu Haji Daerah (TPHD)
tambahan, pemerintah dan DPR untuk bisa bekerja lebih keras,
RI pun langsung menggelar bertanggung jawab dan ikhlas
rapat untuk mendistribusikannya menjalankan tugas-tugas
ke seluruh provinsi, sekaligus pokoknya dalam melakukan
menyiapkan anggaran tambahan pendampingan terhadap jemaah
bagi jemaah tambahan tersebut. haji Indonesia. l dep/er
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 7
