Page 12 - MAJALAH 174
P. 12
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
Kondisi Jemaah Haji Indonesia
Mesti Diawasi Ekstra
Pemerintah harus berupaya negara lainnya di dunia. Oleh (Biaya Penyelenggaraan Ibadah
semaksimal mungkin dalam karena itu pemerintah harus Haji), sehingga banyak jemaah
haji tersebut menjadi kurang
berupaya semaksimal mungkin
memberikan layanan haji dalam memberikan layanan manasiknya. Dengan kondisi
kepada para jemaah. kepada jemaah haji. demikian, maka harus ada
Anggota Komisi VIII DPR pengawasan dan pembinaan
RI Choirul Muna mengatakan ekstra selama di Mekkah dan
INDONESIA, berdasarkan laporan yang ia Madinah dari para petugas haji,
menjadi terima dari Menteri Agama dan agar tidak ada kejadian jemaah
negara yang Dirjen Penyelenggaraan Haji haji yang tercecer maupun yang
paling banyak dan Umroh Kementerian Agama, hilang,” ujarnya di Jakarta
memberang- bahwa persiapan pelaksanaan beberapa waktu lalu.
katkan jemaah ibadah haji tahun 2019 ini sudah Selain itu, Muna juga
haji tahun clear semuanya. Termasuk, menyampaikan bahwa pada
ini di antara mengenai masalah pemondokan Pelaksanaan Ibadah Haji dan
bagi para jemaah haji Indonesia. Umroh ini tim pengawas haji
Namun, menurut dia ada hal (Timwas Haji) melibatkan
yang menjadi perhatian beberapa komisi, yakni Komisi
serius, yakni mengenai V dan Komisi IX. Komisi V
tambahan kuota khusus menangani hal-hal
mendadak sebesar 10 yang berkaitan dengan Dirjen
ribu jemaah. Perhubungan Udara, sedangkan
“Yang kami masih Komisi IX berkaitan dengan
prihatin, yaitu adanya pengawasan penanganan
tambahan kuota 10 kesehatan jemaah haji.
ribu jemaah yang Menurut Muna masalah
Anggota Komisi VIII DPR RI
Choirul Muna. Foto: Jaka mendadak. Jemaah haji kesehatan jemaah haji adalah
ini tidak punya BPIH hal yang sangat penting. Oleh
karena itu, perlu menyiagakan
tim dokter dan paramedis
untuk memberikan bantuan
medis apabila terjadi gangguan
kesehatan para jemaah haji.
“Karena ini adalah tupoksi dari
Komisi VIII DPR, karena maka
Komisi VIII yang akan lebih
banyak berperan bersama dengan
Kementerian Agama, serta Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Terkait pengelolaan keuangan
haji, Muna memprediksi, pada
tahun 2020 nanti akan terjadi
anomali yang luar biasa, karena
semua cadangan anggaran
keuangan haji sudah habis di
12 PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
