Page 8 - MAJALAH 174
P. 8
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
DPR RI Konsisten diyakini akan kian membaik
setiap tahunnya. Apalagi, UU
Upayakan Perbaikan PIHU mengatur proses belanja
dan pengelolaan dana haji
menjadi terpisah.
Sistem Haji dipisah, kesigapan untuk
“Karena prosesnya sudah
melayani tambahan jemaah
harusnya membaik. Jadi, para
petugas haji kita tidak perlu
Dengan disahkannya UU melalui Komisi VIII mengesahkan direpotkan oleh soal-soal
PIHU, penataan manajemen Undang-Undang tentang terkait pertanggungjawaban
penyelenggaraan ibadah haji Penyelenggaraan Ibadah Haji dan keuangan kita nantinya,
sehingga mereka bisa fokus
Umrah (UU PIHU) yang terdaftar
dan umrah diyakini bakal sebagai Undang-Undang Nomor dalam meningkatkan kualitas
tambah baik. 8 Tahun 2019 dalam Rapat pelayanan pada jemaah,” kata
Paripurna Masa Persidangan IV Wakil Ketua DPR RI Koordinator
Tahun Sidang 2018/2019. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Aturan yang sempat masuk (Kokesra) Fahri Hamzah kepada
PADA dalam Prolegnas Prioritas dan Parlementaria baru-baru ini
pelaksanaan merupakan usulan dari DPR RI
ibadah tersebut terdiri dari 14 Bab dan PETUGAS BERTAMBAH, IKJHI
haji 1440 132 Pasal. UU PIHU ini adalah MENINGKAT
Hijriah/2019 pengganti UU Nomor 13 Tahun Indeks Kepuasan Jemaah Haji
ini, Indonesia 2018 yang dipandang sudah tak Indonesia (IKJHI) terbaru yang
memuncaki sesuai dengan perkembangan dirilis oleh Badan Pusat Statistik
jumlah dan tantangan terkini dalam (BPS), menunjukkan angka
jemaah haji pelaksanaan ibadah haji dan kepuasan jemaah terhadap
terbanyak di dunia setelah umrah. pelayanan penyelenggara haji
mendapatkan 10 ribu tambahan Dengan adanya mencapai skor 85,23. Ini kali
kuota haji dari Pemerintah undang-undang pertama indeks kepuasan
Kerajaan Arab Saudi. Tentu saja haji yang baru menyentuh angka 85 dalam
ihwal baik ini mesti disambut ini, upaya 8 tahun terakhir sejak BPS
dengan kesiapan manajemen peningkatan melakukan survei IKJHI
penyelenggaraannya secara baik pelayanan haji pertamanya.
pula. dan umrah Capaian ini menurut Fahri
Untuk mewujudkan tak lepas dari kebijakan
perbaikan manajemen penambahan petugas haji yang
penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah, DPR RI
Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah.
Foto: Erman
8 PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
