Page 64 - MAJALAH 126

SOROTAN

anak. Tidak ada alasan yang bisa
diterima jika di kemudian hari anak
mendapat kekerasan, ditelantarkan,
dan disia­siakan.

“Kan di kita sering terjadi dimana
satu keluarga yang tidak mam­
pu menyerahkan anaknya begitu
saja kepada keluarga mampu yang
berminat mengadopsi. Karena
dilihat baik dan memiliki komit­
men kuat untuk mengasuh anak,
mereka merelakan begitu saja
anaknya untuk diadopsi. Dalam
perjalanannya tentu tidak semua
kasus adopsi anak berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Di sini­
lah perlu melibatkan negara un­
tuk ikut mengawasi secara aktif.
hanya akan jadi sebuah aturan “Sepintas, aturan ini sudah baik.
dalam kertas, jika pelaksanaannya Tetapi pada kenyataannya belum Selain itu, PP 54 juga mengama­
sama sekali tidak mengikuti aturan tersosialisasi secara luas. Terbukti, nahkan agar warga masyarakat
yang ada. ada banyak kasus pengadopsian ikut serta di dalam melakukan
anak yang tidak melalui prosedur pengawasan. Bahkan PP itu secara
Adopsi Anak sebagaimana terdapat dalam PP eksplisit menyebutkan agar warga
tersebut,” ucap Saleh. masyarakat melaporkan kasus­
Ketika kasus pembunuhan Engeline kasus kekerasan pada anak angkat
terungkap yang sekaligus menguak Menurut informasi yang didapat kepada aparat terkait. Termasuk
proses adopsi anak di luar per­ Saleh dari Menteri Sosial ketika itu, dalam hal ini, dilaporkan kepada
aturan yang ada. Ketua Komisi VIII proses adopsi Engeline tidak ter­ pihak Kepolisian.
DPR RI, Saleh Partaonan Daulay daftar di Kementerian Sosial. Pada­
sempat mengatakan hal, pengadopsian anak semestinya Oleh karena itu, aturan yang ada
dicatatkan melalui kantor catatan dinilai sudah baik. Hanya saja, im­
Peraturan tentang adopsi anak di sipil setelah mendapatkan izin pe­ plementasinya belum maksimal
Indonesia secara khusus diatur ngadilan untuk mengadopsi. Semua seperti yang diharapkan. Pemerin­
dalam PP No. 54 tahun 2007. PP ini proses tersebut semestinya diawasi tah masih perlu melakukan banyak
adalah petunjuk teknis terhadap UU secara langsung oleh Kemensos, hal agar UU dan PP tersebut bisa
No. 23 tahun 2002 tentang Perlin­ khususnya Direktorat Rehabilitasi dilaksanakan dengan baik.
dungan Anak. PP No. 54 ini secara Sosial.
tegas merinci tentang berbagai hal Baik Saleh maupun Deding ber­
termasuk di antaranya tentang tata Hal yang mungkin tidak termaktub harap agar segala peraturan yang
cara pengangkatan anak, syarat­ di dalam PP itu menurutnya adalah telah dibuat dapat diimplemen­
syarat orang yang boleh mengang­ tentang sanksi terhadap penelan­ tasikan dengan baik oleh seluruh
kat anak, ketentuan tentang usia taran anak yang dilakukan secara masyarakat Indonesia. Pemerintah
anak yang boleh diadop si, kewajiban sengaja oleh orang tua angkat. Na­ pun diharapkan untuk dapat mem­
orang tua angkat, pengawasan baik mun diyakini, aturan itu sudah ada buat langkah konkrit dalam melin­
oleh pemerintah maupun masyara­ dalam ketentuan lain di dalam UU dungi anak Indonesia, tidak hanya
kat, dan berbagai aturan lainnya. No. 23 tentang Perlindungan Anak. sekedar peringatan atau perayaan,
Sayangnya selama ini aturan yang Semestinya, semua aturan itu su­ terlebih lagi ditengah situasi daru­
dijadikan sebagai payung hukum dah dimengerti dan dipahami oleh rat kekerasan terhadap anak. Hal
dalam proses pengangkatan anak seluruh orang tua angkat. Dengan tersebut semata demi terciptanya
di Indonesia itu belum tersosialisasi begitu, para calon orang tua ang­ perlindungan anak Indonesia yang
secara luas. kat memahami betul seluruh kon­ paripurna. (Ayu) Foto: Andri, Dok/Parle/
sekuensi hukum pengangkatan HR

64 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015