Page 59 - MAJALAH 126

Universitas Islam Negeri Walisongo, Gerindra ini mengaku sangat pa­ menurutnya juga dalam kerangka
Semarang. Menurutnya UU Bankum ham bagaimana suasana persida­ pengawasan, apakah sejumlah ke­
belum memberikan ruang kepada ngan. Keinginan perguruan tinggi bijakan yang ditetapkan di lapa ngan
mahasiswa dan dosen fakultas hu­ terutama mahasiswa dan dosen sudah sesuai dengan UU. Ia juga
kum berpraktek litigasi, memberi­ dari fakultas hukum untuk terlibat menyoroti keluhan sejumlah Lem­
kan bantuan hukum cuma­cuma memberikan bantuan hukum sesuai baga Bantuan Hukum yang baru
kepada masyarakat di pengadilan UU no.16/2011 menurutnya patut menerima honor dari negara dalam
karena terkendala belum punya dihargai. Agenda pertemuan kali kegiatan bantuan hukum cuma­cu­
surat izin beracara. Sementara itu ini terselenggara dalam kunjungan ma bagi warga miskin, setelah ka­
Sugiharto dari Asosiasi Advokat In­ kerja Baleg menyosialisasikan UU sus memiliki kekuatan hukum tetap
donesia menyebut kriteria miskin Bantuan Hukum (Bankum). Semen­ (inkracht). “Kalau memperhatikan
yang mendapat bantuan hukum tara itu anggota Baleg dari FPDIP UU pasal 18 dan PP pasal 22 seha­
cuma­cuma dari negara, perlu di­ Dwi Ria Latifa menambahkan UU rusnya honor bisa diberikan pada
pertegas. Tidak jarang pihak yang Advokat juga tegas mengatur pe­ setiap tingkatan peradilan,” tekan­
mengaku miskin dan minta ban­ ngacara yang dapat terlibat lang­ nya.
tuan hukum gratis ternyata dalam
peninjauan lapangan memiliki harta
yang seharusnya tidak dimiliki war­
ga masuk kategori miskin. Ia juga
berharap honor yang disediakan
negara bagi pengacara yang mem­
berikan bantuan hukum cuma­cu­
ma agar diberikan pada awal proses
perkara. “Honor dari negara sebaik­
nya dibayarkan di depan karena
ini untuk biaya operasional, kalau
setelah kasus selesai tidak ada arti­
nya,” kata dia.

Animo Kampus Dukung UU Ban­
kum

Ketua Badan Legislasi ­ Baleg DPR
RI Sarehwiyono menyampaikan
apresiasi kepada kalangan kampus
yang ingin terlibat langsung dalam sung di persidangan harus sudah Sebelumnya, Sahlan akademisi
memberikan bantuan hukum ke­ memiliki SK Advokat. “Saya rasa dari Fakultas Hukum Universitas
pada masyarakat miskin yang ter­ pihak universitas pasti punya ke­ Negeri Semarang mempertan­
sangkut kasus hukum. Ia berharap mampuan untuk memberi bantuan yakan kebijakan hakim yang selalu
kendala yang dihadapi saat ini ti­ hukum, tetapi kita tidak bisa me­ mena nyakan kartu izin beracara
dak mengurangi semangat untuk nabrak UU Advokat. Alangkah lebih pada saat sidang. Menurutnya ini
mewujudkan keadilan bagi semua. baik dibuat sistem alumni universi­ menghalangi kesempatan bagi ma­
“Saya sangat mengapresiasi, hanya tas yang sudah menjadi penga cara hasiswa dan dosen memberikan
para hakim saat ini terikat pada aktif ditarik kembali, dibuat pro­ bantuan hukum terutama kepada
Surat Edaran Mahkamah Agung gram bagus jadi mahasiswa ter­ warga miskin. “Peradilan adalah
(SEMA) no.4/2009 yang menekan­ masuk dosen bisa terlibat bersama laboratorium bagi kami yang ada
kan siapapun yang memberikan mereka,” saran dia. di kampus, seharusnya mahasiswa
pendampingan akan ditanya apakah dan dosen bisa diperhatikan, toh
sudah mempunyai surat izin ber­ Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto kasus ini bukan komersial tetapi
acara,” ujar dia. menyambut baik masukan yang cuma­cuma,” tutur dia. (iky) Foto: Ib-
disampaikan sejumlah pihak dalam nur Khalid/Parle/HR
Sebagai mantan Kepala Pengadil­ pertemuan tersebut. Disamping
an Tinggi, politisi Fraksi Partai melakukan sosialisasi, kegiatan ini

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 59