Page 58 - MAJALAH 126

KUNJUNGAN KERJA

SOSIALISI BISA BERBUAH REVISI

ada bicaranya mengge­ Ketua Tim Kunjungan Kerja Spe­ sialisasi selanjutnya Baleg dapat
bu, suaranya sedikit sifik Baleg DPR, Firman Subagyo menggandeng pihak perguruan
meninggi ketika bicara menjelaskan kunjungan kali ini tinggi terutama LBH kampus untuk
Npentingnya memberikan merupakan amanat UU MD3 yang melakukan sosialisasi. Baginya peli­
bantuan hukum kepada masyara­ menekankan perlunya DPR meman­ batan para cendikiawan yang bera­
kat. Ia juga memberikan catatan tau dan meninjau produk legislasi da di universitas sangat diperlukan
tajam setelah mendengar masukan yang telah disahkan dalam rapat dalam menuntaskan sebuah produk
dari sejumlah pembicara betapa paripurna. Itulah sebabnya dilaku­ legislasi. Wakil rakyat dari daerah
panjangnya proses pencairan ang­ kan kunjungan kerja ke Provinsi pemilihan Jateng III ini juga meng­
garan dari negara untuk pengacara Jawa Tengah berbicara dengan se­ garisbawahi salah satu UU yang saat
yang memberikan bantuan hukum jumlah pihak terkait diantaranya ini perlu sosialisasi intens adalah
gratis bagi masyarakat miskin. “Ke­ pejabat pemprov, Kakanwil Hukum UU Desa. Ia berharap pihak pergu­
napa harus dipersulit, saya agak dan HAM, Lembaga Bantuan Hu­ ruan tinggi dapat mendukung upaya
miris mendengar masukan betapa kum (LBH) dan akademisi dari per­ ini agar kehadiran produk legislasi
panjang prosesnya sehingga ang­ guruan tinggi. “Program peman­ itu jangan sampai menjadi bume­
garan sebesar Rp2 ­ 5 juta bisa di­ tauan sekaligus sosialisasi bukan rang, bukan menyejahterakan tetapi
cairkan. Sebagai mantan anggota hanya untuk UU belum kita sahkan menjerat aparat desa de ngan kasus
Komisi VIII saya juga merasa betapa tetapi juga UU yang sudah kita sah­ korupsi. “Jangan sampai muaranya
akan sulitnya wanita dan anak­anak kan. Kami menghargai masukan nanti Menkumham minta anggaran
yang tersangkut kasus hukum tapi yang telah disampaikan, kita akan tambahan ke DPR untuk pemba­
miskin mendapat bantuan hukum,” bicarakan dalam rapat Baleg apa­ ngunan penjara baru untuk mena­
kata anggota Badan Legislasi (Baleg) kah dengan sejumlah input yang han kepala desa atau aparat desa lain
DPR RI Endang Srikarti Handayani kita terima muaranya adalah revisi yang terjerat korupsi,” tandasnya.
saat bicara dalam Sosialisasi UU UU,” kata Firman yang juga Wakil
no.16/2011 tentang Bantuan Hukum Ketua Baleg ini. Dalam kesempatan tersebut se­
di Kantor Gubernur Provinsi Jateng, jumlah masukan berhasil dihimpun
Semarang beberapa waktu lalu. Ia berharap pada kesempatan so­ diantaranya dari Arifin akademisi

58 PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015