Page 63 - MAJALAH 126

kata Politisi dari Fraksi Partai Gol­ Kekerasan verbal itu terjadi saat angkat hukum di Indonesia terkait
kar ini. orangtua atau orang dewasa terus perlindungan anak sudah cukup
menerus menggunakan kekerasan memadai, namun pelaksanaannya
Di berbagai literatur, Psikiater In­ kata atau bicara, seperti bentakan, yang masih sangat minim. Undang­
ternasional, Terry E Lawson per­ omelan, cacian dan hinaan yang undang No.35 Tahun 2014 yang
nah merumuskan empat macam semua itu berlangsung secara terus merupakan perubahan atas UU
kekerasan terhadap anak, yakni menerus. No.23 Tahun 2002 tentang Per­
kekerasan emosi, kekerasan verbal, lindungan anak, dikatakan Deding
kekerasan fisik, dan kekerasan sek­ Sementara kekerasan fisik atau sudah mengakomodir seluruh hak
sual. physical abuse merupakan tahapan anak dan kewajiban orang dewasa
kekerasan lebih lanjut dari dua je­ terhadap anak, disertai sanksi yang
nis kekerasan sebelumnya. Hal ini akan dikenakan jika ada pelangga­
Empat macam kekerasan kerap menyebabkan luka di tubuh ran terhadap pasal­pasal yang ada.
terhadap anak, yakni ke­ si anak, bahkan di beberapa kasus
kerasan emosi, kekerasan juga menyebabkan hilangnya nyawa Sebut saja Pasal 77 Undang­undang
verbal, kekerasan fisik, si anak, sebagaimana yang dialami Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, yang men­
gadis cilik Engeline di Bali. Sedang­
dan kekerasan seksual. kan sexual abuse atau kekerasan cantumkan sanksi berupa penjara
seksual, menurut Terry berupa per­ maksimal lima tahun penjara dan
lakuan yang bertentangan de ngan didenda maksimal Rp100 juta bagi
Kekerasan emosi atau (emotional hal yang tabu di dalam keluarga setiap orang yang dengan sengaja
abuse) terjadi saat orangtua atau atas diri seorang anak, baik terkait melakukan tindakan diskrimi­
orang dewasa mengabaikan kebu­ organ vital dan lainnya. nasi dan penelantaran yang dapat
tuhan anak akan sebuah perhatian mengakibatkan anak mengalami
dan perlindungan. Misalnya ketika Perlindungan Hukum sakit secara fisik maupun men­
si anak lapar, namun orangtua tadi tal. Sementara pasal berikutnya,
terus membiarkannya. Menurut Deding, sejatinya per­ pasal 78 menegaskan hukuman
yang sama bagi setiap orang yang
mengetahui dan sengaja membi­
arkan anak dalam situasi darurat.
Dalam UU No.35 Tahun 2014, sank­
si tersebut ditingkatkan menjadi
maksimal 10 tahun penjara dengan
denda maksimal 1 miliar.

“Ada sebagian orang yang meng­
anggap hukuman atau sanksi ke­
kerasan terhadap anak yang tertera
dalam UU perlindungan masih ter­
golong ringan, hal itu sah­sah saja.
Jika kemudian ada tuntutan dari
masyarakat untuk meningkatkan
sanksi tersebut, ke depan akan kami
dalami dan kami kaji lagi. Demi un­
tuk memberikan perlindungan yang
utuh terhadap anak sebagai genera­
si penerus, jika memang diperlukan
ya akan kami revisi Undang­undang
tersebut,” jelas Deding.

Namun, dilanjutkannya, yang paling
penting dari semua undang­undang
itu adalah sosialisasi dan implemen­
tasi di masyarakat. Undang­undang

PARLEMENTARIA EDISI 126 TH. XLV, 2015 63