Page 39 - MAJALAH 169

menjadikan RUU tentang Provinsi dikatakan mendekati final dan saat Rancangan Undang-Undang (RUU)
Bali menjadi RUU Prioritas Prolegnas, ini sedang dalam tahap sosialisasi yang masuk dalam Program Legislasi
meskipun seluruh tahapannya harus dengan stakeholder, terutama dengan Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas
melewati mekanisme yang ada. Pemerintah Kabupaten Bali, setelah Prioritas Tahun 2019 yang sudah
Tergantung dengan materi yang mendapatkan persetujuan semua pihak ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah.
terkandung di dalam RUU tentang itu, tentu segera akan disampaikan ke “Saya mengapresiasi atas antusias
Provinsi Bali tersebut, dan juga DPR RI. Jadi sekarang ini draft - nya yang luar biasa. Hal itu terlihat dari
sepanjang tidak ada masalah dengan sudah mendekati final,” katanya. banyaknya masukan dan saran terkait
RUU tersebut, maka Baleg DPR RI Dewa Made pun menjelaskan alasan dengan RUU Prolegnas yang sudah
akan segera melakukan pertemuan mengapa RUU tentang Provinsi Bali ditetapkan DPR bersama pemerintah
pembahasan dengan mengundang perlu diundangkan. Menurutnya di UU dan kini dalam pembahasan. Ini sangat
seluruh stakeholder yang berkaitan yang ada sebelumnya pembentukan berguna untuk lebih menyempurnakan
dengan RUU tersebut. tentang Provinsi Bali bersamaan dengan RUU-RUU tersebut, agar dikemudian
“Kita lihat materinya yang diajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa hari tidak ada yang menggugat atau
apa, sepanjang itu enggak ada masalah Tenggara Timur. Sehingga, jika dilihat judicial review di Mahkamah Konstitusi
dan kita akan coba lakukan pertemuan- dari sisi muatan yang ada sangat sedikit (MK),” ujar Supratman saat memimpin
pertemuan dan pembahasan dan sekali dan sudah tidak sesuai dengan Tim Kunjungan Kerja Baleg dalam
kita undang semua stakeholder yang perspektif kebutuhan yang ada sekarang. rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2019
berkaitan dengan RUU Provinsi Bali “Tentu memerlukan konten di Palembang, Sumatera Selatan.
terutama Pemda Balinya, jadi kita pengaturan yang lebih banyak. Pada kesempatan itu, legislator
lihat dan prinsipnya kita terbuka untuk Muatan-muatan lokalnya yang perlu Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini
membicarakan RUU Provinsi Bali ini,” perlindungan sekali, dan diyakini juga menjelaskan bahwa di tahun 2019 ini
tegas legislator dapil Jawa Barat ini. bahwa RUU ini tidak akan menyentuh telah ditetapkan Prolegnas Prioritas
Sementara itu, Sekretaris Daerah wilayah-wilayah sensitif yang tidak tahunan sebanyak 55 RUU, yang
Provinsi Bali Dewa Made Indra diperbolehkan dalam konteks NKRI. Jadi terdiri dari 43 RUU usulan lama dan
menyampaikan bahwa keinginan tidak perlu khawatir,” papar Dewa Made. 12 RUU usulan baru. Dari 12 RUU baru
Pemprov Bali untuk memasukkan itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul
RUU tentang Provinsi Bali sudah Pemprov Sumsel Antusias inisiatif DPR RI, 4 RUU merupakan usul
disalurkan pada kunjungan kerja Badan Atas Prolegnas 2019 pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas
Legislasi DPR RI sebelumnya. Dirinya Sementara di Palembang, Sumatera inisiatif DPD RI.
Salah satu RUU Prolegnas yang
pun mengakui bahwa untuk dapat Selatan Ketua Badan Legislasi pada kesempatan itu mendapat
dijadikan RUU Prolegnas Prioritas harus (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas tanggapan dari Wakil Rektor Universitas
diusulkan secara resmi dilengkapi mengapresiasi antusiasme Pemerintah Sriwijaya (Unsri) adalah revisi UU tentang
dengan dokumen-dokumen yang ada. Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan Pendidikan Kedokteran, yang dalam
Diantaranya dokumen RUU-nya, Naskah beserta stakeholder terkait seperti RUU Prolegnas Prioritas tahun 2018 lalu
Akademik dan lain-lainnya. civitas akademika Universitas Sriwijaya, berjudul RUU tentang Perubahan atas
“Untuk dokumen hukumnya kan Kepolisian, TNI AD dan Kejaksaan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013
masih disusun, draftnya sudah bisa saran dan masukan terhadap berbagai tentang Pendidikan Kedokteran. Civitas
akademik Unsri meminta agar RUU
tersebut tidak direvisi jika meniadakan
uji kompetensi yang merupakan syarat
untuk menjadi dokter.
Menanggapi hal itu, Supratman
menjelaskan bahwa revisi UU
Pendidikan Kedokteran harus dilakukan
mengingat masih banyak kekurangan
dalam RUU tersebut. Terkait uji
kompetensi untuk menjadi seorang
dokter tetap wajib dipertahankan, hal
itu semata untuk menjaga kompetensi
dari dokter. Namun hal itu seharusnya
tidak diwajibkan bagi lulusan sarjana
kedokteran untuk mendapatkan ijazah.
Ijazah seharusnya diberikan
secara otomatis jika seseorang sudah
mengikuti dan lulus pendidikan
sarjana kedokteran. Tidak hanya itu, uji
kompetensi calon dokter seharusnya
diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang memiliki fakultas kedokteran,
bukan oleh organisasi profesi.
NDY,AYU/ES
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. FOTO: ENO/JK

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 39