Page 67 - MAJALAH 169

LIPUTAN KHUSUS

Di tingkat nasional, peran
perempuan dalam pemerintahan
juga terus meningkat. Di mana, 25
persen menteri kabinet Indonesia
adalah perempuan dan memegang
posisi strategis. Namun, menurutnya,
kesadaran dunia akan arti penting isu
“wanita, perdamaian, dan keamanan”
belum merata.
Sementara, di beberapa belahan
dunia, perempuan masih menghadapi
tantangan besar, sebagai akibat dari
terus berlangsungnya konflik, kekerasan
dan ketidakstabilan kawasan. Sehingga,
seringkali perempuan dan anak-anak
yang menanggung beban konflik
tersebut.
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaff dalam Forum Asia-Europe Parliamentary Di tingkat global, diplomasi
Partnership Meeting. FOTO: SUCI/JK
Indonesia terus berkontribusi pada isu
dinotasikan dengan Islam. Kita harus Dorong Perempuan Jadi perdamaian dan isu kemanusiaan. Di
berdiri diantara semua golongan dan Agen Perdamaian Dunia bidang perdamaian, isu Palestina terus
menegakkan keadilan,” paparnya. Politisi Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu prioritas politik
Sebagai negara demokratis terbesar ini juga memberikan dukungan luar negeri Indonesia. Indonesia akan
ketiga dan negara muslim terbesar di terhadap target pemerintah untuk terus berada di barisan depan dalam
dunia menunjukkan Indonesia sebagai memberikan perhatian khusus terhadap membantu perjuangan rakyat Palestina.
negara mempunyai peranan penting isu pemberdayaan perempuan bagi Atas permintaan Presiden
dalam mengatasi isu-isu keamanan perdamaian. Dikatakannya, peran Afghanistan Indonesia juga terus
tradisional dan non-tradisional, terlebih mempunyai peranan penting dalam mencoba memberikan kontribusi
lagi harus ikut serta menjadi penentu pencegahan konflik, manajemen bagi perdamaian Afghanistan. Upaya
utama dalam mendorong stabilitas dan konflik, dan bina damai pasca perdamaian harus tetap dilakukan
keamanan regional dan internasional. konflik. Karenanya, penguatan peran pada koridor solusi dua negara. Bagi
“Mudah-mudahan kita sebagai perempuan dalam penanganan Indonesia, solusi dua negara adalah
Anggota Tidak Tetap DK PBB ini bisa perdamaian dan keamanan internasional satu-satunya solusi.
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perlu mendapatkan dukungan dari Retno mencatat, Indonesia
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat internasional. merupakan salah satu kontributor
khususnya untuk perdamaian dan Ia menambahkan, perempuan terbesar pasukan pemelihara
ketertiban dunia sebagaimana yang mempunyai peranan krusial sebab perdamaian PBB (PKO). Tahun lalu,
dianutkan UUD Negara Republik mampu membawa berbagai perubahan Indonesia mengirimkan 850 personel, 22
Indonesia 1945,” pungkasnya. nyata, melalui peran aktif perempuan diantaranya perempuan. Per November
dalam dialog dan proses pengambilan 2018, jumlah pasukan perdamaian
keputusan di berbagai tatanan. Mulai Indonesia adalah 3545.
dari keluarga hingga komunitas. Apalagi, Indonesia juga akan berupaya
populasi perempuan di dunia hampir meningkatkan sinergi antara
separuh dari penduduk dunia. organisasi kawasan dengan DK PBB
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri dalam menjaga perdamaian. Dalam
RI Retno L Marsudi menyatakan menghadapi tantangan, Indonesia akan
Indonesia sebagai anggota DK PBB akan mendorong terbentuknya pendekatan
mendorong budaya kebiasaan dialog komprehensif global untuk memerangi
dalam penyelesaian konflik. Indonesia terorisme, radikalisme dan ekstremisme.
juga akan meningkatkan kapasitas Indonesia, bersama negara
pasukan perdamaian PBB, termasuk sehaluan akan terus mengawal dan
peran perempuan. menjaga collective leadership untuk
Ia mengatakan politik luar negeri perdamaian dunia. Collective global
Indonesia akan memberikan perhatian leadership mengharuskan semua
khusus terhadap isu pemberdayaan negara bergandeng tangan untuk
dan partisipasi perempuan. Menurutnya, menyelesaikan masalah dunia dan
dalam 15 tahun terakhir sekitar 50 menjadi bagian dari solusi sebagai
persen diplomat baru Indonesia bagian dari agenda pembangunan PBB
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaff. FOTO: SUCI/JK
merupakan perempuan. 2030. ANN/EPS
EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 67