Page 63 - MAJALAH 169

SOROTAN

dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
mengaku ikut memantau isu tersebut. “Ketika kita rapat dengan
Djoko masih berharap isu Kementerian Pemuda
pengaturan skor yang sejauh ini masih
berkembang dan menjadi isu publik itu dan Olahraga termasuk
tidak benar adanya. Namun jika memang PSSI kita panggil, Cuma
benar terjadi, ia menyatakan bahwa PSSI waktu itu PSSI belum
harus segera berbenah. “Saya berharap punya data yang akurat
itu hanya isu, tetapi jika kenyataannya
memang benar maka yang pertama untuk menjelaskan. Kita
harus dilakukan adalah pembenahan. berikan kesempatan
Olahraga itu identik dengan sportivitas, untuk lain kali kita
apabila ini dinodai dengan hal yang tidak
pantas masuk ke dalam olahraga tentu panggil melaporkan
kita sangat prihatin,” tutur politisi Partai isu ini,”
Demokrat tersebut. Ketua Komisi X DPR RI
Komisi X ujar Djoko akan membuat FOTO: MAN/JK Djoko Udjianto
panggilan kepada PSSI didampingi
Kemenpora dengan maksud dan tujuan mudahan di tahun 2019 ini citra olahraga penyidikan. Satgas Anti Mafia Sepak
yang sama. “Ketika kita rapat dengan kita bisa dikembalikan lagi,” kata Hetifah Bola juga sudah menahan beberapa
Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ditemui Parlementaria. oknum yang diduga terlibat langsung
termasuk PSSI kita panggil, Cuma Legislator dapil Kalimantan Timur dalam praktik mafia sepak bola.
waktu itu PSSI belum punya data yang itu berharap praktik mafia olahraga ini Kekisruhan tersebut pada
akurat untuk menjelaskan. Kita berikan adalah yang terakhir kalinya dan jangan akhirnya dapat mendepak mundur
kesempatan untuk lain kali kita panggil sampai terulang lagi. “Makanya bongkar Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum
melaporkan isu ini,” jelas Djoko. aja deh sampai habis, supaya kita yakin PSSI dan ditanggapi positif oleh Wakil
Manuver yang dilakukan oleh tim tujuan berolahraga ini adalah untuk Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.
Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak mendorong adanya sportivitas, bukan Menurutnya, keputusan ini harus
Bola yang dibentuk langsung oleh justru kebalikannya,” tegas legislator menjadi momentum untuk melakukan
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Partai Golkar itu. reformasi internal di lembaga PSSI.
dalam upaya membongkar praktik Sejak pertama kali dibentuk pada “Saya apresiasi keputusan Pak Edy
mafia sepak bola Indonesia, khususnya tanggal 21 Desember 2018, Satgas Anti mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.
pengaturan skor, hingga ke akar-akarnya Mafia Sepak Bola sudah menerima Mengelola PSSI tidak bisa dilakukan
didukung penuh oleh Wakil Ketua lebih dari 270 laporan dari masyarakat. dengan sambilan. Saatnya PSSI
Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Dari laporan tersebut, akan dianalisa, lebih baik dan Sepak bola Indonesia
“Praktik seperti ini jelas-jelas suatu diklarifikasi dan diverifikasi kepada pihak berprestasi,” kata Reni.
kejahatan yang membuat dunia olahraga terkait sebelum dinaikkan ke tingkat Politisi PPP ini berharap, pasca
kita terpuruk. Ke depan mudah-
keputusan mundur Edy, kondisi di
internal PSSI dapat lebih kondusif
“Praktik seperti ini jelas- untuk melakukan pembenahan
jelas suatu kejahatan yang internal organisasi, serta pembinaan
membuat dunia olahraga olahraga Sepak bola Indonesia. “Wakil
Ketum PSSI yang menjadi penganti
kita terpuruk. Ke depan hingga masa jabatan selesai pada
mudah-mudahan di tahun 2020 diharapkan mampu memimpin
2019 ini citra olahraga organisasi dengan baik,” tambah Reni.
Pada akhirnya mengembalikan
kita bisa dikembalikan kondusifitas perSepak bolaan Indonesia
lagi, “Makanya bongkar merupakan tugas dari PSSI, yang
aja deh sampai habis, membuat organisasi ini harus bersih
supaya kita yakin tujuan dari segala bentuk praktik perjudian
dan intrik politik untuk menciptakan
berolahraga ini adalah peluang bisnis yang baik. Karena Sepak
untuk mendorong adanya bola merupakan aset yang tidak hanya
sportifitas, bukan justru dimaknai semata-mata sebagai satu
kebalikannya,” bagian dari cabang olahraga saja.
Namun, Sepak bola dapat memicu
Wakil Ketua Komisi X DPR RI FOTO: MAN/JK aspek ekonomi yang tidak kecil bagi
Hetifah Sjaifudian Indonesia. ER/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 63