Page 65 - MAJALAH 169

SOROTAN

pertimbangan pembuatan payung
hukum. Pertimbangan tersebut harus “kemajuan teknologi
dapat melindungi konsumen sebagai
pengguna utama produk-produk fintech tidak bisa kita bendung
tersebut. Di lain sisi harapannya adalah namun dapat diatur
dapat menertibkan segala bentuk upaya dan diarahkan. “Tanpa
kecurangan yang akan dimanfaatkan
perusahaan untuk mengeruk keuntungan perlindungan data
pribadi. dan ketahanan siber
“Katakanlah di desa itu sudah yang kuat, era digital
menggunakan produk. Sementara
sosialisasi kita, literasi keuangan kita, hanya akan menjadi
pemahaman terhadap masyarakat seperti hutan rimba
belum bisa menjangkau itu. Kita tidak
ingin kemudian ada satu dua perusahaan belantara.”
yang memanfaatkan ini, khususnya Anggota Komisi I DPR RI
untuk funding, pencairan dana atau Sukamta FOTO: JAKA
landing yang kemudian menyusahkan
masyarakat dan juga memiliki risiko Indonesia untuk beralih dari keuangan ditilik lebih jauh, seperangkat aturan
ekonomi besar secara nasional. Karena konvensional kepada fintech. perlindungan data yang ada belumlah
itu rasanya UU memang perlu dipikirkan,” “Dan seringkali, persoalan data digital memadai. Di antaranya yang exist
imbuh Willgo. menghantui para pengguna, karena data adalah Undang-Undang Informasi dan
Menyoroti perlindungan data, pribadi mereka bisa bocor dan diakses Transaksi Elektronik (UU ITE), derivasinya
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta senada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung yaitu Peraturan Pemerintah tentang
dengan Willgo. Menurutnya, kemajuan jawab. Jika ini kita biarkan, tidak menutup Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
teknologi tidak bisa kita bendung namun kemungkinan Indonesia akan dikuasai Elektronik (PP PSTE), dan Peraturan
dapat diatur dan diarahkan. “Tanpa oleh pihak asing yang menggerogoti Menteri No. 20 Tahun 2016.
perlindungan data dan ketahanan kedaulatannya,” ujar Anggota Dapil “Revisi PP PSTE pun menimbulkan
siber yang kuat, era digital hanya akan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. kontroversi karena pemerintah membuka
menjadi seperti hutan rimba belantara,” Bahkan menurut Sukamta hanya peluang pusat data-data tertentu yang
ungkapnya. pada awalnya saja berupa gateway, dianggap non-strategis bisa diletakkan
Anggota Fraksi PKS ini lalu beralih jadi e-money dan bisa jadi di luar negeri. Aturan selevel Permen
menambahkan bahwa perkembangan nanti berbentuk mata uang baru. Bicara pun belum bisa melindungi data pribadi
fintech yang menjamur belakangan ini, mata uang yang merupakan kebutuhan secara maksimal. Bisa dikatakan, soal
juga patut dicermati tentang keamanan setiap warga negara, maka kerentanan perlindungan data masih ada kekurangan
perlindungan datanya. Terlebih dengan terhadap mata uang tersebut juga berarti hukum,” jelasnya.
kemudahan yang menggiurkan bagi ancaman bagi kedaulatan bangsa. Untuk itu, Sukamta mengaku terus
pengguna, dapat menarik masyarakat Sementara itu lanjut Sukamta, jika mendorong agar persoalan ketahanan
siber dan perlindungan data ini mendapat
“Dengan banyaknya produk aturan hukum yang memadai. “Kami DPR
uang digital ini tentunya telah memasukkan RUU Keamanan dan
Ketahanan Siber serta RUU Perlindungan
harus menjadi perhatian, Data Pribadi ke dalam Prolegnas 2019.
terlebih masyarakat paling RUU Perlindungan Data adalah usul
mudah tergiur, proses pemerintah, maka kami terus mendorong
pemerintah agar segera mengajukan
cepat, bahkan bunga draft RUU ini ke DPR,” tuturnya.
yang rendah. Saya kira Meski begitu, memang sebaiknya
hal-hal seperti ini harus DPR bersama pemerintah mulai
clear walaupun OJK sudah menginisiasi satu payung hukum
bersama guna mengatur dan
mengimbau untuk para menertibkan peredaran produk
pelaku startup company fintech yang makin bertumbuh seiring
yang bergerak di bidang perkembangan teknologi dunia digital.
financial technology Hal ini tentunya akan menimbulkan
stimulus tersendiri agar roadmap
khususnya.” maupun grand design kedaulatan
Anggota Komisi XI DPR RI FOTO: TASYA/JK transaksi ekonomi digital segera
Wilgo Zainar terbentuk. ER/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 65