Page 64 - MAJALAH 169
P. 64

SOROTAN



























                         Regulasi Fintech
                          Regulasi Fintech



                                    Untuk Apa?
                                    Untuk Apa?








                                              saat ini memiliki cukup banyak layanan   mudah tergiur, proses cepat, bahkan
                Gerakan Nasional Non          e-money, seperti halnya Mandiri e-money,   bunga yang rendah. Saya kira hal-hal
               Tunai yang dicanangkan         BRI Brizzi, BNI Tapcash, dan BCA Flazz.   seperti ini harus clear walaupun Otoritas
            pemerintah pada 14 Agustus        Bahkan, langkah mereka juga dibuntuti   Jasa Keuangan (OJK) sudah mengimbau
              2014, kemudian kewajiban        oleh pelaku bisnis startup tepatnya di   untuk para pelaku startup company yang
                                                                               bergerak di bidang financial technology
                                              bidang financial technology (fintech)
              menggunakan e-toll pada         yang memiliki skala lebih kecil namun   khususnya,” imbuhnya.
              31 Oktober 2017 lalu telah      pergerakannya amat lincah.          Di era digital ini Indonesia tentunya
              mengarahkan masyarakat            Seperti contoh Tokocash milik   tidak dapat menghindari transaksi
              Indonesia menuju kepada         Tokopedia, ada Bukadompet milik   non-tunai ataupun transaksi berbasis
                                              Bukalapak dan Gopay kepunyaan Gojek.
                                                                               teknologi yang kian begitu merebak
             era masyarakat tanpa uang        Hal ini membuat pemerintah harus sigap   dan meluas. Setiap hari diyakini akan
            atau cashless society. Hal ini    untuk melakukan terobosan dalam   terus tumbuh startup company maupun
             diyakini akan memudahkan         mengelola pertumbuhan bisnis tersebut.   perusahaan yang bergerak di bidang
               masyarakat ketika harus        Salah satu caranya dengan menciptakan   financial technology (fintech) baru. Tetapi
                                              payung hukum setingkat Undang-
                                                                               menurut Willgo bahwa yang harus
                melakukan transaksi.          Undang.                          disadari adalah keterbatasan terhadap
                                                Seperti yang diucapkan Willgo Zainar   pengaturan pergerakan fenomena
                                              yang menilai bahwa pemerintah dan DPR   tersebut.
                    elain dalam hal praktis,
                    penggunaan e-money        perlu mendudukkan diri bersama untuk   “BI dan OJK saya kira mereka sudah
                    juga dinilai akan dapat   fokus ke dalam pembahasan regulasi   memulai, tetapi menurut saya memang
                    meminimalisir kejahatan   atau menciptakan tata perundangan   kurang kuat untuk bisa mengatur
            Speredaran uang palsu.            yang kuat. Ia menyebut bahwa beberapa   khususnya kepada usaha-usaha yang
            Menurut data yang ada, e-money    negara di luar sana dapat menjadi   memang tidak semuanya ini berbasis
            merupakan satu alternatif yang amat   benchmark, di mana perlindungan   kepada perusahaan-perusahaan nasional
            potensial dalam menggenjot peningkatan   terhadap transaksi elektronik ini   tetapi juga ada yang multinasional juga.
            inklusi keuangan. Perusahaan      dapat pula menertibkan perusahaan-  Nah kita tidak ingin kemudian bahwa
            telekomunikasi dan perbankan pun   perusahaan yang utamanya bergerak di   peraturan perundangan yang ada di
            berlomba-lomba mengeluarkan layanan   sektor tersebut.             negara ini masih belum bisa untuk meng-
            dan produk e-money.                 “Dengan banyaknya produk uang   cover itu,” tambahnya.
               Perlu diketahui bahwa Indonesia   digital ini tentunya harus menjadi   Unsur keamanan harus
                                              perhatian, terlebih masyarakat paling   yang menjadi nomor satu dalam

            64  PARLEMENTARIA  EDISI 169     TH. 2019
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69