Page 60 - MAJALAH 169
P. 60
SOROTAN
Pengenaan Pajak
e-Commerce Harus Hati-Hati
yang diuntungkan adalah masyarakat
Pajak e-Commerce merupakan pajak yang dibebankan kepada Indonesia.
semua pelaku jual-beli yang menggunakan fasilitas internet Oleh karena itu, pemerintah melalui
baik itu situs marketplace, toko online, jualan di sosmed, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)
kegiatan promosi, advertising, dan apapun itu selama berkaitan Kementerian Keuangan telah resmi
dengan proses perdagangan. menerbitkan aturan pajak bagi pelaku
usaha berbasis elektronik (e-Commerce)
atau toko online. Aturan yang tertuang
ika pemerintah serius pajak e-Commerce dibebankan terhadap dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengelola dan mewajibkan pebisnis online, karena dengan demikian Nomor 210/PMK.010/2018 berlaku
dengan tegas mengenai kesejahteraan masyarakat akan lebih mulai 1 April 2019. Adapun, beleid ini
pajak e-Commerce maka meningkat. Infrastruktur dibangun, tentang Perlakuan Perpajakan atas
Jpengguna yang sudah terbiasa fasilitas dilengkapi, kesejahteraan Transaksi Perdagangan melalui Sistem
melakukan transaksi secara online dapat masyarakat terjamin, ketimpangan Elektronik
menyambut baik dan mendukung hal ini. antara tingkat kesejahteraan masyarakat Pengaturan yang dimuat dalam
Bukan suatu hal yang negatif jika semakin rendah. Dengan demikian PMK-210 ini semata-mata terkait tata
60 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019
