Page 55 - MAJALAH 169

RS Dasar dan 37 RS statusnya masih
Perdana.
“Terkait permasalahan
akreditasi kami sampaikan kendala
biaya akreditasi yang relatif
tinggi menjadi beban rumah sakit
swasta apalagi di tengah kondisi
keterlambatan pembayaran
klaim oleh BPJS Kesehatan ikut
memperparah cashflow keuangan
rumah sakit. Kami berharap Komisi IX
DPR ikut membantu mencarikan solusi,”
pungkasnya.

Dinkes Sumut Tak Dilibatkan
Akreditasi RS
Anggota Komisi IX DPR RI Nova
Riyanti Yusuf menyampaikan, dari hasil
keterangan BPJS Kesehatan bahwa RS Tim Kunker Komisi IX DPR RI bertukar cendemata dengan Bupati Badung. FOTO: HUSEN/JK
yang tidak lagi memberikan layanan
kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan
karena belum memenuhi syarat untuk efektivitas proses akreditasi adanya masalah internal.
akreditasi. Pihaknya juga menemukan apalagi dalam era otonomi daerah. Hampir Semua RS di Badung
fakta bahwa Dinas Kesehatan Sumut Sejauh ini yang bersifat lokal hanyalah Sudah Terakreditasi
merasa tidak dilibatkan dalam proses proses rekrutmen asesor, selebihnya Setidaknya sudah 90 persen RS
akreditasi rumah sakit. masih bersifat sentralistik. Sehingga pemerintah maupun swasta di Kabupaten
“Ada temuan menarik, yakni muncul istilah para asesor berkesan Badung, Provinsi Bali terakreditasi. Bahkan,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi “siluman”. 13 Puskesmas pun sudah terakreditasi.
Sumatera Utara mengeluhkan dalam Sebagaimana data dari BPJS Akreditasi ini tentu berdampak pada mutu
proses akreditasi rumah sakit tidak Kesehatan bahwa ada 140 RS di layanan pasien dalam mengakses layanan
dilibatkan sama sekali oleh Komisi Sumut yang telah bekerja sama kesehatan.
Akreditasi Rumah Sakit (KARS). dengan BPJS kesehatan dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Padahal regulasi menyatakan bahwa sebanyak 121 rumah sakit (86 persen) Ermalena yang memimpin pertemuan
Dinas Kesehatan harus dilibatkan dan sudah terakreditasi. Jenis akreditasi Komisi IX DPR RI dengan Bupati Badung di
diminta masukannya, ini dikarenakan terbanyak yaitu akreditasi perdana Kantor Bupati Badung ini, mengapresiasi
miskomunikasi atau memang sengaja sebanyak 74 rumah sakit (53 persen), capaian akreditasi RS tersebut. Data
tidak dilibatkan. Apakah ini juga terjadi sedangkan pada tahun 2019 ada yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi
di provinsi lain,” ungkapnya. 3 RS yang tidak melanjutkan kerja Bali, ternyata hanya satu RS yang belum
Sementara itu, Dinas Kesehatan sama dengan BPJS Kesehatan. Hal terakreditasi. Selebihnya 5 RS sudah
Sumatera Utara meminta KARS jangan tersebut karena alasan tidak lulus terakreditasi dan 3 RS dalam persiapan
menjadi monopoli pusat tetapi ada kredensialing, mengundurkan diri akreditasi.
regionalisasi (KARS tingkat wilayah) dan habis Perjanjian Kerja Sama dan Sebagai bentuk pengawasan,
Ermalena menyampaikan, pihaknya sangat
berkepentingan melihat sejauh mana akses
kesehatan diberikan kepada masyarakat
di Badung ini. “Terutama terhadap
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang akhir-akhir ini banyak
RS memutus kerja samanya dengan BPJS
Kesehatan,” kata legislator PPP itu.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta
menjelaskan, Pemerintah Kabupaten
Badung sangat mendukung program
BPJS Kesehatan. Bahkan Pemkab Badung
menerbitkan pula Kartu Badung Sehat
(KBS) sebagai pendamping kartu JKN
yang diterbitkan BPJS Kesehatan. KBS
akan menutup biaya pasien RS yang tidak
bisa ditanggung oleh JKN. Komisi IX DPR
RI tentu sangat mengapresiasi langkah
strategis Pemkab Badung ini. OJI, SKR,
Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf. FOTO: SINGGIH/JK MH/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 55