Page 54 - MAJALAH 169

K UNJUNG AN KER J A

Akreditasi RS Dukung Layanan

dan Kualitas Mutu Program JKN

Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Anggota DPR Suir Syam bertemu dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. FOTO: OJI/JK

Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan internasional. Mengingat, akreditasi RS
dilaksanakan oleh lembaga independen
sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan yang berasal dari dalam maupun luar
layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, negeri yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.
disinyalir karena permasalahan akreditasi rumah sakit. “Lembaga independen
Keputusan itu tentu sangat merugikan masyarakat, penyelenggara akreditasi rumah
sakit harus telah terakreditasi oleh
terutama bagi pengguna BPJS Kesehatan. lembaga International Society for Quality
in Health Care (ISQua). Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) merupakan
edio Januari 2019 Komisi IX Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian IX salah satu lembaga independen yang
DPR RI melakukan Kunjungan Wilayah Sulawesi dan Maluku, para melakukan akreditasi rumah sakit di
MKerja Spesifik ke tiga daerah, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Indonesia,” jelasnya.
Makassar, Sumatera Utara dan Bali Daerah (RSUD) dan RS Swasta, di Kantor Sementara itu, Plt Kepala Dinas
terkait fungsi pengawasan pemenuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel di Kota Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
akreditasi Rumah Sakit (RS) dalam rangka Makassar. Bachtiar Baso mengungkapkan jumlah
mendukung layanan dan kualitas mutu “Salah satu tujuan akreditasi RS yang telah terakreditasi di Sulsel
Program Jaminan Kesehatan Nasional rumah sakit untuk meningkatkan mutu sebanyak 75 RS, re-akreditasi sebanyak
(JKN) sesuai amanat Undang-Undang pelayanan dan melindungi keselamatan 5 dan belum terakreditasi sebanyak
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem pasien rumah sakit, juga meningkatkan 25 RS. Dengan rincian 17 diantaranya
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). sumber daya manusia (karyawan RS) dan adalah RS swasta, sisanya 8 adalah
Di Makassar, Anggota Komisi rumah sakit sebagai institusi,” ungkap Suir rumah milik pemprov/pemkot/pemkab,
IX DPR RI Suir Syam memimpin Tim Syam. RS TNI/Polri dan Kementerian lainnya.
Kunspek Komisi IX DPR RI bertemu Menurut Legislator Partai Gerindra Ia menambahkan, dari 75 RS yang sudah
dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini, akreditasi RS akan meningkatkan terakreditasi 26 RS memperoleh status
Sulawesi Selatan dan jajarannya, Kepala profesionalisme RS Indonesia di mata Paripurna, 5 RS Utama, 4 RS Madya, 3

54 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019