Page 50 - MAJALAH 169

K UNJUNG AN KER J A

Komisi VI Soroti Permasalahan

Listrik dan UMKM di Daerah

Komisi VI DPR RI
melakukan kunjungan
spesifik ke tiga daerah,
yakni Aceh, Riau dan
Palangka Raya. Dalam
kunjungannya Komisi VI
menyoroti permasalahan
kelistrikan secara
keseluruhan di Sumatera,
menyoroti minimnya
pengembangan industri
investasi di Provinsi Aceh
serta kenaikan tarif tiket
Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Direksi PT PLN di
pesawat yang tidak diikuti Pekan Baru. FOTO: ANNE/JK
dengan pertumbuhan dapat dibarengi dengan pemasangan diperlukan untuk menggerakkan industri
ekonomi. atau instalasi listrik secara gratis untuk dengan harapan dapat meningkatkan
keluarga tidak mampu di daerah ekonomi dan menyejahterahkan rakyat.
Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Nah ini memang perlu anggaran
Dengan begitu, program ini diharapkan khusus ya, kalau tidak Aceh ini makin
nggota Komisi VI DPR RI Lily dapat mendukung target rasio lama akan makin terbengkalai. Ini tentu
Asdjudiredja mengapresiasi elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun akan merugikan semua pihak, tapi yang
Acapaian Program Listrik Masuk 2019. paling dirugikan adalah rakyat, karena
Desa (LISSA) milik PT. PLN (Persero) Sementara itu, Anggota mereka tidak bisa mengembangkan
di Sumatera. Diketahui, saat ini ada Komisi VI DPR RI Juliari Batubara aktivitas pertanian, aktivitas industri
378 desa baru yang teraliri listrik yang menyoroti pembangunan Pembangkit mereka, UMKM, dan lain-lain karena
tersebar di seluruh Sumatera, artinya Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut minimnya sarana dan prasarana
total rasio desa berlistrik PLN per 2018 Tambang Riau-1 yang terhenti karena penunjang untuk mengembangkan
mencapai 97,7 persen dengan rasio permasalahan hukum. Ia berharap, kemampuan mereka di dalam
elektrifikasi 95,1 persen. kasus tersebut tidak menganggu target membangun dunia usaha,” terang Zulfan
“Kami mengapresiasi program listrik pembangunan infrastruktur kelistrikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik
masuk desa ini. Dengan menggunakan 35.000 MW. Juliari mengingatkan agar Komisi VI DPR RI ke Provinsi Aceh.
PMN, desa-desa yang bisa diterangi PT. PLN transparan dalam melakukan Menurutnya, dibutuhkan sinergi
adalah desa yang berada di 3T yaitu, pelelangan sejumlah pembangunan dan dukungan dari seluruh pihak,
Terdepan, Terluar dan Tertinggal,” kata infrastruktur ketenagalistrikan. baik kementerian, lembaga, maupun
Lily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja “Bahwa keputusan penting harus pemerintah daerah hingga tingkat
Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. PLN di diputuskan di kantor dan dibicarakan kabupaten/kota dalam menyelesaikan
Pekanbaru, Riau, belum lama ini. dengan melibatkan semua pihak, masalah rendahnya geliat dunia usaha
Dalam kesempatan pertemuan sehingga semua keputusan bisa di Provinsi Aceh, khususnya Kota
dengan Direktur Bisnis PLN Regional transparan dan didengar oleh semua Lhokseumawe.
Sumatera Wiluyo Kusdwiharto beserta pihak,” dorong legislator PDI-Perjuangan Politisi dapil Aceh II ini pun
jajaran itu, Lily menuturkan, dengan itu. mengajak seluruh pihak baik
hadirnya infrastruktur ketenagalistrikan kementerian atau lembaga dan
di desa-desa tersebut, maka dapat Pengembangan Ekonomi himpunan pengusaha, serta pihak
mendorong laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe swasta untuk saling bersinergi dalam
serta meningkatkan taraf hidup warga. Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan mencari solusi atas masalah ini.
Ia juga berharap melalui Penyertaan Lindan menilai rekonstruksi industri di Kedatangan Komisi VI DPR RI ke
Modal Negara (PMN), program LISA Lhokseumawe dan Aceh Utara sangat Aceh diapresiasi oleh Wakil Wali Kota

50 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019