Page 52 - MAJALAH 169

K UNJUNG AN KER J A

Komisi VII Pantau Pengelolaan

Limbah serta

Pasokan BBM dan Gas

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau pengolahan limbah RSUP Dr Sardjito. FOTO: ERMAN/JK

ada kunspek ke Yogyakarta, Wakil Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi
Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan
PHisjam mendorong Rumah Sakit VII DPR RI yang terbagi kepada tiga tim melakukan
Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, agar Kunjungan Spesifik (kunspek) ke tiga provinsi yaitu
meningkatkan capaian pada penataan
lingkungan yaitu dengan proper Yogyakarta, Sumatera Utara, serta Sulawesi Utara.
nilai hijau. Saat ini, RSUP Dr. Sardjito
mendapat proper dengan nilai biru, Bersama mitra kerja, komisi VII membahas mengenai
yang artinya pengelolaan limbah sudah pengelolaan limbah serta pasokan Bahan Bakar Minyak
memenuhi persyaratan.
“Kita dorong nanti di tahun (BBM) dan gas.
2019, RSUP Dr. Sardjito bisa
menjadi proper hijau. Untuk itu,
beberapa instalasinya harus ditambah. pencemaran udara, hingga pengelolaan untuk meningkatkan proper menjadi
Nah untuk penambahan ini, tentu limbah B3 telah memenuhi persyaratan biru bahkan hijau. RS tersebut juga bisa
saja mengeluarkan biaya terutama seperti yang telah ditetapkan menjadikan RSUP Dr. Sardjito sebagai
untuk limbah B3 (Bahan Beracun dan Kementerian Lingkungan Hidup dan rujukan dalam pengelolaan limbah.
Berbahaya) infus, infeksi. Kami lihat, Kehutanan (KLHK).
mereka belum punya cool storage untuk Bila berhasil mencapai proper hijau, Sidak Kawasan Industri
menyimpan limbah B3,” kata Ridwan. rumah sakit ini adalah satu-satunya di Medan
Proper biru yang dicapai RSUP Indonesia yang berhasil meraih nilai Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Dr. Sardjito berarti, penilaian terhadap tersebut. Setelah itu, ditambahkan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil
dokumen Analisis Mengenai Dampak Ridwan, barulah Komisi VII DPR RI akan Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad
Lingkungan (AMDAL), pengendalian melakukan roadshow ke semua RS, Nasir serta didampingi oleh Direktorat
pencemaran air, pengendalian mulai dari RS pemerintah agar terpacu Jenderal Penegakan Hukum

52 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019