Page 45 - MAJALAH 169

masyarakat dalam mempercepat
proses pendaftaran tanah yang
dimilikinya. Dengan aplikasi SmartPTSL,
kerangka peta tanah masyarakat sudah
dapat diketahui, tinggal perlu sedikit
proses pematangan di lapangan saat
pengukuran tanah.
SmartPTSL merupakan aplikasi
pengumpulan data fisik dan yuridis
yang berbasis Geografi Information
System (GIS) yang dioperasionalkan
menggunakan smartphone dengan fitur
yang disesuaikan dengan kebutuhan
pekerjaan PTSL. Hadirnya aplikasi
ini diharapkan mampu memberikan
suatu kemudahan untuk membantu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh. FOTO: EKO/JK
percepatan penyelesaian pekerjaan
PTSL sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Apresiasi Pelayanan Publik diterapkan di daerah industri. Perizinan
Kepala Kantor Wilayah Agraria Gresik biasanya luas tanahnya dulu baru
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Komisi II DPR RI mengapresiasi lokasinya, tapi Bupati sudah menegaskan,
Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten penyelenggaraan pelayanan publik kita harus lihat dulu tanahnya dimana,
Andi Tenri Abeng menjelaskan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baru izin lokasinya kita tentukan. Saya
kesuksesan program PTSL bukanlah Kabupatan Gresik. Wakil Ketua Komisi II pikir ini menjadi inovasi yang luar biasa di
berkat kerja keras Kementerian ATR/ DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai Bupati Gresik,” ungkapnya.
BPN semata, melainkan berkat partisipasi Gresik Sambari Halim Radianto telah Selain itu, Nini juga memberikan
aktif dari seluruh lapisan masyarakat. memberikan solusi terkait pertanahan perhatian serius terkait pelayanan
dan kependudukan. Selain itu, Komisi publik di Pulau Bawean yang masuk
II DPR RI juga memberikan sanjungan wilayah Gresik. “Gresik ini wilayahnya
kepada Bupati Gresik yang telah bukan hanya daratan, tapi juga
memimpin pembangunan di Gresik wilayah kepulauan. Kita tidak ingin ada
secara progresif. diskriminasi pelayanan, baik di kepulauan
“Bupati menyebutkan ada istilah atau yang di daratan. Oleh sebab itu,
“Kakeku Datang’ atau Kartu Keluarga saya concern apakah ada komplain dari
Data Ulang. Ini menjadi kunci, apalagi masyarakat di kepulauan. Alhamdulillah,
KTP-Elektronik menjadi satu kartu yang komplain yang masuk ke Ombudsman
wajib dimiliki Warga Negara Indonesia. hanya masalah listrik, dan itu sudah
Dan orang tidak bisa memiliki e-KTP beberapa tahun yang lalu, sehingga
kalau tidak memiliki Kartu Keluarga,” sudah terselesaikan,” papar legislator
jelas Nini, sapaan akrab Nihayatul usai dapil Jatim itu.
memimpin pertemuan Tim Kunjungan Tim Kunspek Komisi II DPR RI
Kerja Spesifik dengan Bupati Gresik di juga mempertanyakan kebijakan
Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur. dan program pelayanan publik yang
Menurut Nini, salah satu alasan telah dilakukan Pemkab Gresik dalam
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali mengunjungi Kabupaten Gresik rangka meningkatkan kualitas dan
Sera. FOTO: ERMAN/JK
adalah, melihat Gresik memiliki potensi mempermudah akses masyarakat
perkembangan yang luar biasa. Ia mendapatkan pelayanan publik.
“Di Kementerian ATR/BPN itu cuma mengatakan, dulu antara Surabaya dan Menjawab pertanyaan tersebut,
anggarannya saja, kalau menyukseskan Gresik jarak tempuhnya sangat jauh, Bupati Gresik menjawab, pemenuhan
program ini ya dari partisipasi aktif namun sekarang dengan adanya jalan tol pelayanan di Gresik merujuk Peraturan
masyarakat itu sendiri,” jelas Abeng. jadi lebih dekat. “Selain itu, kita melihat Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
Terkait pemanfaatan aplikasi Gresik sebagai daerah industri. Kita tidak tentang Online Single Submission (OSS).
SmartPTSL, ditambahkan Abeng pihak mau investasi yang turun di Kabupaten Contohnya seperti pelayanan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional terintegrasi di Dinas Penanaman Modal
(STPN) turut terlibat langsung dalam Gresik ini akan terhambat persoalan dan PTSP melalui regulasi Peraturan
sosialisasi penggunaan aplikasi perizinan,” imbuh legislator PKB itu. Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang
SmartPTSL kepada karang taruna di Di bidang Industri, Nini menilai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
tingkat desa. Ia juga meminta kepada inovasi yang dikeluarkan Bupati Gresik
Anggota Komisi II DPR RI untuk juga turut cukup menjadikan pembangunan lancar dan Non-Perizinan pada Dinas
mensosialisasikan pentingnya program dan progresif. “Luar biasa sekali Bupati Penanaman Modal dan PTSP. OPI, ES,
PTSL ini. inovasinya, tentang perizinan yang EKO/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 45