Page 61 - MAJALAH 169

SOROTAN

cara dan prosedur pemajakan, yang
dimaksudkan untuk memberikan ”Pemerintah jangan
kemudahan administrasi dan sampai membuat
mendorong kepatuhan perpajakan para
pelaku e-Commerce demi menciptakan pelaku usaha kecil
perlakuan yang setara dengan pelaku menengah menjadi
usaha konvensional. ketakutan karena
Pokok-pokok pengaturan pajak rencana pajak tersebut
dalam PMK-210 terbagi menjadi tiga yang juga akan
bagian. Pertama, bagi pedagang dan menurunkan
penyedia jasa yang berjualan melalui
platform marketplace maka harus semangatnya dalam
memberitahukan Nomor Pokok Wajib mengembangkan
Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia usaha.” FOTO: INSTARSO DARI WEBSITE/JK
platform. Apabila belum memiliki NPWP, Anggota Komisi XI DPR RI
pelaku usaha dapat memilih untuk Refrizal
mendaftarkan diri guna memperoleh
NPWP, atau memberitahukan Nomor ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh “Aturan ini harus dikaji jangan
Induk Kependudukan (NIK) kepada sesuai ketentuan yang berlaku. sampai double, sebaiknya juga aturan
penyedia platform marketplace. Rencana pemerintah ini diberlakukan kepada pelaku usaha
Kedua, kewajiban penyedia untuk mengenakan e-Commerce yang sudah besar-
platform marketplace adalah memiliki pajak e-Commerce medapatkan besar, jangan para pelaku usaha
NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP. tanggapan langsung dari Anggota kecil menengah yang baru memulai
Kemudian memungut, menyetor, Komisi XI Refrizal yang mengatakan bisnis e-Commerce tapi sudah dikenakan
dan melaporkan PPN dan PPh pemerintah seharusnya mengkaji ulang pajak tersebut tentu saja akan sangat
terkait penyediaan layanan platform rencana aturan pajak bagi pelaku usaha membebani mereka,” imbuh Legislator
marketplace kepada pedagang dan berbasis elektronik (e-Commerce) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
penyedia jasa. Penyedia platform pemerintah harus berhati-hati agar tidak Refrizal meyampaikan para
marketplace juga wajib memungut, menerapkan pajak ganda yang akan pelaku usaha yang baru memulai
menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh merugikan rakyat menengah kebawah. bisnis e-Commerce seharusnya juga
terkait penjualan barang dagangan milik diberikan kemudahan dan dukungan
penyedia platform marketplace sendiri, “Pemerintah sebaiknya oleh pemerintah untuk terus tumbuh,
serta melaporkan rekapitulasi transaksi sehingga rencana pemerintah yang akan
yang dilakukan oleh pedagang jangan terburu-buru mengenakan pajak terhadap pelaku
pengguna platform. dalam menerapkan bisnis e-Commerce tidak membuat
Ketiga, bagi e-Commerce di pajak bagi pelaku pelaku usaha kecil menengah menjadi
luar platform marketplace adalah pelaku usaha kecil menengah takut.
usaha yang melaksanakan kegiatan sehingga mengabaikan “Pelaku usaha yang baru memulai
perdagangan barang dan jasa melalui ekonomi di sektor bisnis e-Commerce harus dirancang
online retail, classified ads, daily deals, untuk tumbuh. Pemerintah jangan
dan media sosial wajib mematuhi tersebut,” sampai membuat pelaku usaha kecil
menengah menjadi ketakutan karena
rencana pajak tersebut yang juga akan
...jangan para menurunkan semangatnya dalam
pelaku usaha kecil mengembangkan usaha,” papar Dapil
menengah yang Sumatera Barat ini.
Refrizal meminta pemerintah agar
baru memulai tidak terburu-buru dalam menerapkan
bisnis e-Commerce pajak terhadap pelaku usaha kecil
tapi sudah menengah sehingga mengabaikan
dikenakan pajak pergerakan ekonomi di sektor kecil
tersebut tentu menengah yang seharusnya dapat terus
dikembangkan.
saja akan sangat “Pemerintah sebaiknya jangan
membebani terburu-buru dalam menerapkan pajak
mereka,” bagi pelaku usaha kecil menengah
FOTO: IWN/JK
Anggota Komisi XI DPR RI sehingga mengabaikan ekonomi di
Refrizal sektor tersebut,” kesan Refrizal. TN/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 61