Page 75 - MAJALAH 99
P. 75
melihat eskalasi massa dan juga isu-isu sudah pengaduan ke Humas,” paparnya.
demikian tinggi, maka akan diambil alih oleh
pihak kepolisian untuk keamanannya karena Keputusan politik:
sudah mengkhawatirkan untuk kelembagaan DPR. Menanggapi banyaknya demo ke DPR, dia
Dari pamdal DPR pun hanya mem back-up dan berharap masyarakat mengetahui persis
yang mengambil peran penuh itu dari kepolisian. mengenai kelembagaan dewan, bahwa DPR itu
Contohnya demo kenaikan harga BBM yang adalah lembaga politik maka tentu keputusan-
eskalasinya sangat tinggi, disampaikan ke pihak keputusan yang dihasilkan adalah keputusan-
kepolisian bahwa pihak DPR sekarang masih keputusan yang sifatnya politis. Bukan yang
rapat paripurna sehingga tidak bisa diganggu. “ sifatnya eksekusi kebijakan karena masyarakat
Akhirnya prosedur tetap (protap) kepolisian yang misalkan mengharapkan harga BBM turun,
main. Aparat kepolisian kan juga punya protap mereka berpikir bahwa lembaga itu bisa
pada ring mana mereka harus mengambil sikap mengambil alih semua, termasuk harga pupuk
tegas. Protap negosiasi mereka itu kan pada misalnya.
institusi-institusi negara,” ungkapnya. Semua keputusan eksekusi terhadap kebijakan
Menghadapi pendemo, ada juga anggota dewan pembangunan, kebijakan-kebijakan terhadap
yang berinisiatif menemui secara langsung, proses pembangunan inikan semuanya
tapi kadang-kadang mereka juga berkoordinasi di pemerintah, tentu ini bergantung pada
dengan Humas diantar dengan pamdal dan bagaimana pemerintah menerima aspirasi itu
dikawal oleh kepolisian. secara intens. “ Sekali lagi DPR itu bukan lembaga
yang bisa mengeksekusi kebijakan,” ujarnya.
Dijelaskan Suratna, pengaduan itu tidak ada
musimnya. Semakin banyak kebijakan politik Ia mengaku tugas yang diemban menghadapi
yang menyentuh kepentingan rakyat itu biasanya demo belum begitu berat. Meskipun kadang-
tinggi. Misalkan masalah kebijakan BPJS, itukan kadang masyarakat kecewa karena anggota
menyangkut bagaimana proses pengambilan DPR sibuk, tapi intinya momennya saja yang
keputusan politik di DPR maka tentu tekanan- tidak tepat. “ Saat reses mereka datang, dan
tekanan ada misalnya dari kaum buruh. Juga kita merasa kecewa juga karena kita tidak bisa
misalkan masalah rokok, dimana menyangkut menyalurkan aspirasi delegasi masyarakat.
masalah kesejahteraan petani tembakau. Dengan membantu mereka adalah kepuasan kita
juga,” ungkap Suratna.
“Tinggal bagaimana isu-isu politik yang
berkembang di DPR. Tentu setiap hari juga ada Untuk menghadapai tugas-tugas ke depan, dia
kelompok-kelompok masyarakat yang merasa berharap Komisi-komisi dan alat kelengkapan
dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dewan dibentuk tim khusus untuk masalah
lokal atau daerah itu mereka menyampaikannya pengaduan. Dengan demikian, masyarakat yang
menyampaikan aspirasi bisa lebih optimal untuk
ditampung oleh DPR. Ini adalah bagian penting
dari proses bagaimana Dewan mendapatkan input
dari proses pengawasan yang harus dilakukan
terhadap pemerintah.
Artinya kalau nanti ada tim khusus alat
kelengkapan Dewan (AKD), itu akan optimal
dan DPR menjadi lebih memperhatikan aspirasi
masyarakat, selanjutnya untuk diperjuangkan
menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada
rakyat yang mengalami ketidak adilan.
“Adanya tim-tim khusus di DPR yang nantinya
akan menangani pengaduan yang ada secara
Kabag. Humas Setjen DPR Suratna. Foto: iw. spesifik dan tentunya akan efektif dan cepat
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 75
